TransparanNews, Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta pada Kamis (17/10). Pertemuan ini menjadi ajang diskusi penting menjelang pelantikan Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.
Sejumlah tokoh politik nasional hadir dalam pertemuan ini, di antaranya Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plh Presiden PKS Ahmad Heryawan juga turut menghadiri pertemuan yang berlangsung selama dua jam ini.
Pertemuan ini mencuri perhatian publik karena para pemimpin partai keluar dari Kantor Kemenhan pada pukul 16.10 WIB tanpa memberikan banyak pernyataan kepada media. Namun, Bahlil Lahadalia sempat memberikan bocoran mengenai fokus pertemuan ini. Menurutnya, agenda utama pertemuan adalah merumuskan langkah-langkah Koalisi Indonesia Maju Plus pascapelantikan. “Kami membahas perkembangan ke depan setelah pelantikan, bukan urusan internal partai,” ujar Bahlil kepada wartawan.
Isu PDIP Tidak Dibahas
Dalam suasana spekulasi apakah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan bergabung dengan KIM Plus, Bahlil dengan tegas membantah adanya pembahasan mengenai partai berlambang banteng tersebut. “Kami tidak membahas soal PDIP, yang kami diskusikan adalah isu-isu negara,” tambahnya.
Gambar Istimewa : img.jakpost.net
Senada dengan Bahlil, Ahmad Heryawan juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak menyentuh isu PDIP. “Tidak ada pembicaraan tentang PDIP dalam forum ini,” kata Heryawan. Menurutnya, para pimpinan partai lebih banyak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prabowo yang berusia 72 tahun, sebelum melanjutkan diskusi terkait politik dan konsolidasi pemerintahan di masa depan.
Ahmad Heryawan juga membantah adanya pembicaraan terkait alokasi posisi menteri untuk partainya, PKS. “Soal menteri sudah selesai, tidak ada lagi pembicaraan soal itu,” ujarnya singkat.
Rencana Pertemuan dengan Megawati
Pertemuan para ketum partai politik anggota KIM Plus ini dilaksanakan di tengah hangatnya spekulasi mengenai kemungkinan pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan tersebut kabarnya akan berlangsung sebelum pelantikan Prabowo-Gibran, namun belum ada tanggal pasti yang diumumkan.
Puan Maharani, Ketua DPR dan putri Megawati, memberikan tanggapan terkait kabar ini saat diwawancarai wartawan di Komplek Parlemen pada hari yang sama. Puan memilih untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prabowo, namun tidak membantah adanya rencana pertemuan tersebut. “Insyaallah, mereka akan bertemu. Sekarang saya hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo,” kata Puan.
Spekulasi mengenai pertemuan antara Prabowo dan Megawati terus berkembang, mengingat pentingnya hubungan politik kedua tokoh tersebut di masa mendatang. Pertemuan mereka dianggap akan menentukan arah politik nasional, terutama menyangkut hubungan antara KIM Plus dan PDIP, dua kekuatan politik besar di Indonesia.
Fokus Konsolidasi Pascapelantikan
Pertemuan ini semakin menegaskan pentingnya upaya KIM Plus untuk mengonsolidasikan kekuatan politik mereka pascapelantikan. Para ketum partai yang hadir menggarisbawahi perlunya langkah-langkah konkrit untuk menghadapi tantangan pemerintahan yang akan datang. Selain membangun stabilitas politik, Koalisi Indonesia Maju Plus diharapkan mampu menghadirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sebagai presiden terpilih, Prabowo tentu memiliki tugas besar untuk memastikan koalisi yang kuat di dalam pemerintahan, sekaligus menjaga hubungan baik dengan partai-partai di luar koalisi. Sementara itu, peran Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden juga diprediksi akan menjadi salah satu penentu dinamika politik di dalam kabinet mendatang.
Dengan pertemuan ini, publik menantikan bagaimana arah kebijakan dan strategi pemerintahan Prabowo-Gibran akan terbentuk setelah resmi dilantik pada 20 Oktober. Tantangan besar menanti, dan upaya konsolidasi antarpartai ini adalah langkah awal dalam mewujudkan stabilitas pemerintahan yang diharapkan bisa menjawab kebutuhan bangsa.
