TransparanNews, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungannya terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi sistem politik Indonesia. Reformasi ini dianggap mendesak karena tingginya biaya politik, terutama dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita memperbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, dalam pernyataannya pada Jumat (13/12/2024).
Usulan Gubernur Dipilih DPRD
PKB setuju bahwa pemilihan kepala daerah, khususnya gubernur, sebaiknya tidak lagi dilakukan secara langsung. Jazilul menekankan bahwa otonomi daerah pada dasarnya berada di tingkat kabupaten dan kota, sehingga pemilihan gubernur oleh DPRD dinilai lebih efektif dan efisien.
Gambar Istimewa : kompas.com
“Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah ada di kabupaten dan kota. Maka, pemilihan gubernur oleh DPRD adalah langkah yang tepat,” jelas Jazilul.
Pemisahan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
Selain itu, PKB juga mengusulkan agar pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres) dipisah. Menurut Jazilul, penggabungan keduanya selama ini membuat perhatian publik lebih terfokus pada Pilpres, sehingga Pileg kerap terabaikan.
“Pilpres dan Pileg perlu dipisahkan sehingga Pileg juga mendapatkan perhatian yang layak. Jadi, Pileg lebih dahulu, baru kemudian Pilpres,” tegasnya.
Usulan ini, lanjut Jazilul, dapat diwujudkan melalui revisi paket Undang-Undang Politik yang mengatur UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan regulasi terkait lainnya.
“Kami sangat menyambut baik setiap langkah untuk memperbaiki sistem politik ke depan,” tandas legislator asal Jawa Timur itu.
Prabowo: Sistem Saat Ini Butuh Perubahan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan pandangannya mengenai mahalnya biaya politik di Indonesia. Dalam pidatonya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (12/12/2024), Prabowo mengusulkan agar pemilihan kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, dilakukan oleh DPRD.
“Saya lihat negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien. Mereka memilih kepala daerah melalui parlemen lokal, bukan pemilihan langsung yang memakan biaya besar,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, Indonesia dapat mengadopsi mekanisme serupa untuk menekan biaya politik yang mencapai puluhan triliun rupiah. Ia menegaskan bahwa sistem ini tidak hanya lebih hemat, tetapi juga dapat mengurangi tekanan finansial pada kandidat politik.
“Kalau kita pilih anggota DPRD, cukup sekali. DPRD itulah yang memilih gubernur, bupati, atau wali kota,” imbuhnya.
Efisiensi dan Fokus pada Kepentingan Publik
Prabowo menyoroti bahwa perubahan sistem politik ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi anggaran dan memastikan dana negara digunakan untuk kepentingan yang lebih produktif. Dengan sistem baru, penyelenggaraan Pilkada yang sering dianggap boros dapat diminimalisir tanpa mengorbankan kualitas demokrasi.
Selain itu, Prabowo juga mengajak seluruh partai politik, termasuk PDIP, untuk bersama-sama mengevaluasi dan merevisi sistem pemilihan yang berlaku saat ini.
“Mari kita berpikir bersama. Apakah sistem ini layak terus dipertahankan dengan biaya sebesar ini?” pungkas Prabowo.
Tantangan Implementasi
Meski demikian, usulan perubahan ini diprediksi akan menuai pro dan kontra, baik dari kalangan partai politik maupun masyarakat luas. Bagi sebagian pihak, pemilihan langsung dianggap sebagai wujud nyata demokrasi, meskipun biayanya tinggi.
Namun, dengan dukungan PKB dan sejumlah partai lainnya, upaya revisi undang-undang politik untuk mewujudkan sistem baru ini kemungkinan besar akan menjadi agenda penting dalam waktu dekat.
Langkah Presiden Prabowo Subianto dan dukungan PKB untuk mereformasi sistem politik Indonesia menjadi sorotan penting. Perubahan ini tidak hanya bertujuan untuk menekan biaya politik, tetapi juga memastikan efisiensi dan fokus pada peningkatan pelayanan publik. Dengan wacana ini, Indonesia berpeluang untuk mengadopsi sistem politik yang lebih efektif dan relevan dengan tantangan zaman.
