TransparanNews, Jakarta – Partai NasDem melontarkan kritik tajam kepada PDIP terkait sikapnya yang dinilai tidak konsisten terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Kebijakan ini dijadwalkan berlaku pada 1 Januari 2025 sebagai amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem, Fauzi Amro, sikap PDIP yang kini menolak kebijakan tersebut dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah.
Gambar Istimewa : nasdem.net
“Sekarang PDIP menolak kenaikan PPN 12 persen, berarti mereka mengkhianati atau mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama,” ujar Fauzi dalam keterangannya pada Senin (23/12/2024).
PDIP Dianggap Bermain Politik
Fauzi menilai, langkah PDIP ini seolah memperlihatkan gaya politik “lempar batu sembunyi tangan” yang berpotensi memanfaatkan isu ini demi meraih simpati publik menjelang pemilu.
Ia juga mengingatkan bahwa UU HPP telah disepakati dalam rapat paripurna pada 7 Oktober 2021. Bahkan, Fauzi menegaskan, pembahasan rancangan undang-undang tersebut dipimpin oleh anggota PDIP sendiri, yakni Dolfie Othniel Frederic Palit, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.
“Dalam pembahasannya, Panja RUU HPP dipimpin oleh kader PDIP sendiri. Jadi, apa yang mereka lakukan sekarang sangat bertentangan dengan keputusan sebelumnya,” tegas Fauzi.
Respons Gerindra terhadap Sikap PDIP
Sikap PDIP juga menuai perhatian dari kader Gerindra. Wakil Ketua Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, mengaku heran dengan perubahan pendirian PDIP soal kenaikan PPN. Menurutnya, PDIP sebelumnya mendukung kebijakan ini dalam rapat paripurna, bahkan sempat mengusulkannya secara aktif.
“Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen,” ungkap Saraswati.
Saraswati juga menceritakan bagaimana suasana rapat berubah ketika PDIP menyuarakan pendapatnya. Banyak anggota DPR yang hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepala melihat sikap tersebut.
Kenaikan PPN dan Polemik di Tahun Politik
Kenaikan PPN 12 persen telah menjadi salah satu isu panas menjelang pergantian tahun, terutama di tengah suasana politik yang semakin memanas. Kebijakan ini dianggap strategis untuk meningkatkan penerimaan negara, namun juga menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya pada daya beli masyarakat.
Penolakan PDIP terhadap kebijakan ini dipandang sebagai langkah politik yang bertujuan untuk menarik perhatian publik. Namun, langkah tersebut justru memunculkan kritik tajam dari partai-partai lain yang menilai PDIP tidak konsisten.
Upaya Mendapatkan Simpati Publik?
NasDem dan Gerindra sepakat bahwa langkah PDIP terkesan kontradiktif dan tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai partai besar. Mereka mengingatkan bahwa kebijakan PPN 12 persen merupakan keputusan bersama yang telah melalui proses panjang.
Dalam konteks ini, Fauzi Amro meminta semua pihak, termasuk PDIP, untuk tetap berkomitmen pada kesepakatan yang telah diambil demi menjaga kredibilitas politik di mata publik.
“Kita semua harus konsisten dengan keputusan yang sudah diambil. Jangan sampai masyarakat melihat politik sebagai permainan yang tidak punya arah jelas,” pungkas Fauzi.
Dengan polemik ini, masyarakat tentu menantikan bagaimana sikap akhir partai-partai politik terhadap kebijakan PPN 12 persen. Akankah isu ini menjadi batu sandungan bagi PDIP, atau justru memperkuat citra mereka di hadapan publik? Waktu yang akan menjawab.
