TransparanNews, Partai Golkar tak main-main dalam mengincar kursi strategis di DPR RI untuk periode 2024-2029. Dengan rencana penambahan komisi di DPR, partai berlambang pohon beringin ini semakin fokus untuk merebut posisi penting di bidang energi. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara tegas menyatakan bahwa partainya berambisi menguasai komisi yang memiliki tanggung jawab pada sektor vital ini.
Dalam beberapa pernyataannya, Bahlil menjelaskan bahwa komunikasi politik dengan semua fraksi di DPR sudah terjalin baik untuk mendukung ambisi tersebut. Meski belum menyebutkan nama calon kuat yang akan diusung, Golkar tetap optimis bisa meraih posisi strategis. “Komunikasi dengan seluruh fraksi sudah berjalan baik. Namun, kita tunggu saja keputusannya nanti,” kata Bahlil kepada media.
Pentingnya Sektor Energi bagi Golkar
Sektor energi menjadi fokus utama Golkar dalam perebutan kursi pimpinan komisi di DPR karena potensi strategis yang dimilikinya. Dalam beberapa tahun ke depan, isu-isu terkait energi terbarukan, transisi energi, dan ketahanan energi nasional akan menjadi agenda utama pemerintahan, sehingga menguasai komisi ini akan memberikan pengaruh signifikan bagi Golkar.
Komisi VII DPR RI, yang selama ini menangani bidang energi, riset, dan teknologi, serta lingkungan hidup, menjadi sasaran utama Golkar. Dengan bertambahnya Alat Kelengkapan Dewan (AKD), peluang bagi Golkar untuk mengamankan kursi di komisi ini semakin terbuka lebar.
Penambahan komisi yang direncanakan, dari 11 menjadi 13 komisi, membuat Golkar semakin agresif dalam melobi fraksi-fraksi lain. Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat posisi partai di parlemen, terutama dalam mempengaruhi kebijakan terkait sektor energi, yang memiliki dampak langsung pada ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Golkar Siapkan Kader Unggulan untuk Posisi Menteri
Selain membidik kursi pimpinan komisi di DPR, Partai Golkar juga menyerahkan penentuan kader yang akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto sepenuhnya kepada presiden terpilih. Bahlil menegaskan bahwa Golkar tidak akan memaksakan kehendak, tetapi tetap berharap beberapa kadernya bisa dipercaya untuk mengisi posisi penting di pemerintahan.
“Kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Itu adalah hak prerogatif presiden terpilih, dan kami menghormati keputusan apapun yang diambil,” ujar Bahlil ketika ditanya mengenai calon menteri dari Golkar.
Gambar Istimewa : voffice.co.id
Keputusan ini menunjukkan bahwa Golkar mengambil langkah hati-hati dalam memposisikan diri, sambil tetap menjaga hubungan baik dengan presiden terpilih. Hal ini juga memperlihatkan bahwa Golkar siap memberikan dukungan penuh kepada Prabowo untuk membentuk kabinet yang solid dan berfokus pada kemajuan bangsa.
Penambahan Komisi di DPR: Peluang Baru untuk Golkar
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, sebelumnya telah menegaskan bahwa rencana penambahan komisi di DPR akan dilakukan berdasarkan kebutuhan pemerintahan mendatang. Penambahan ini dipandang sebagai langkah positif untuk menyesuaikan tugas parlemen dengan dinamika dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan.
Cucun juga menekankan bahwa daftar komisi baru akan disesuaikan dengan kebutuhan kabinet Prabowo, sehingga akan ada komisi-komisi yang lebih spesifik untuk menangani bidang tertentu, salah satunya energi. “Kami akan melihat kebutuhan pemerintahan yang akan datang dan menyesuaikan dengan AKD di DPR,” ujarnya.
Dengan penambahan komisi ini, Golkar melihat peluang besar untuk memperkuat posisinya di bidang energi. Tidak hanya karena sektor ini sangat krusial bagi perekonomian, tetapi juga karena berbagai isu energi, seperti pengembangan energi terbarukan dan kebijakan transisi energi, menjadi topik utama dalam beberapa tahun terakhir.
Komitmen Golkar Terhadap Pembangunan Energi Berkelanjutan
Golkar melalui berbagai kesempatan telah menegaskan pentingnya pembangunan energi berkelanjutan di Indonesia. Dalam berbagai forum, Golkar menekankan bahwa pengembangan energi terbarukan harus menjadi prioritas nasional untuk mencapai ketahanan energi. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang selama ini mendominasi sektor energi nasional.
Dengan menguasai komisi yang membidangi energi, Golkar berharap dapat lebih leluasa dalam mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan energi ramah lingkungan, sekaligus menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan hidup.
Bahlil juga menambahkan bahwa Golkar akan terus mendukung kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan potensi energi yang ada, baik itu energi fosil maupun terbarukan. Menurutnya, keseimbangan antara pemanfaatan energi fosil dan pengembangan energi terbarukan harus tetap dijaga agar transisi energi berjalan mulus dan tidak mengganggu perekonomian nasional.
