TransparanNews, JAKARTA – Jelang Pilkada Serentak 2024, netralitas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menegaskan bahwa Polri memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga netralitas selama proses demokrasi tersebut. Sebagai bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Polri harus memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa keberpihakan pada salah satu pasangan calon.
“Netralitas Polri adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Polri sudah menunjukkan perbaikan citra, tetapi jika netralitas ini terganggu, akan sangat disayangkan,” ujar Wayan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri dan jajaran Kapolda, Senin (11/11/2024), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Peringatan Keras untuk Oknum Tidak Netral
Wayan mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah masyarakat, terutama dalam momen politik seperti Pilkada. Ia menekankan bahwa setiap oknum yang terbukti tidak netral harus segera ditindak tegas. Menurutnya, perlakuan yang adil terhadap semua kontestan Pilkada akan memperkuat persatuan masyarakat.
Gambar Istimewa : keadilan.id
“Persatuan masyarakat jangan sampai retak hanya karena Pilkada. Jika Polri mampu menjaga netralitas, maka kontestasi akan berjalan lebih adil dan persatuan semakin kuat,” tegas politikus dari Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Fokus pada Pengamanan di Dunia Nyata dan Digital
Tidak hanya di lapangan, ancaman terhadap stabilitas Pilkada juga datang dari dunia digital. Anggota Komisi III lainnya, Hasbiyallah Ilyas, mengingatkan bahwa potensi gesekan sering kali diawali dari media sosial. Oleh karena itu, Polri diminta untuk meningkatkan pengawasan siber guna mengantisipasi potensi konflik yang bermula dari platform digital.
“Media sosial menjadi arena baru yang rawan memicu konflik. Kami berharap unit siber Polri dapat memaksimalkan pemantauan untuk mencegah gesekan yang lebih besar,” ujar Hasbiyallah.
Ia juga menekankan pentingnya Polri dalam menjaga kondusivitas selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada tetap aman, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.
Kapolri Dukung Penuh Upaya Netralitas
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri menegaskan komitmen jajarannya untuk bersikap netral selama Pilkada. Polri akan terus melakukan pengawasan internal dan eksternal guna memastikan bahwa seluruh anggota menjaga profesionalitas.
“Kami siap menjaga netralitas dan akan menindak tegas oknum yang melanggar. Polri berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang damai dan demokratis,” kata Kapolri.
Selain itu, Kapolri mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun strategi pengamanan komprehensif, mulai dari pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS) hingga pemantauan aktivitas digital. Polri juga akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan setiap tahap Pilkada berlangsung lancar.
Menghadapi Tantangan Pilkada Serentak
Pilkada Serentak 2024 akan menjadi ujian besar bagi demokrasi di Indonesia. Dengan ratusan daerah yang melaksanakan pemilihan secara bersamaan, potensi konflik tentu tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjadi sangat krusial.
Netralitas Polri bukan hanya soal menjalankan tugas, tetapi juga soal menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dengan komitmen kuat dari Polri dan dukungan berbagai pihak, diharapkan Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan aman dan demokratis.
