TransparanNews, Partai Demokrat memberikan sinyal positif terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). Usulan ini berpotensi membawa perubahan besar dalam mekanisme politik di Indonesia, terutama dalam konteks efisiensi biaya dan manfaat bagi masyarakat.
Evaluasi Sistem Pilkada Demi Kepentingan Bangsa
Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengungkapkan bahwa partainya terbuka untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan perubahan sistem pilkada. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan memberikan keuntungan maksimal bagi bangsa dan rakyat Indonesia.
Gambar Istimewa : updatecirebon.com
“Pastilah segala seusai hasil pemilu dan pilkada akan dievaluasi. Kami akan meninjau mana yang lebih menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia,” ujar Herman saat berbicara kepada media pada Jumat (13/12/2024).
Herman juga menegaskan bahwa kajian terkait perubahan sistem ini akan dibahas lebih lanjut dalam revisi UU Pemilu dan UU Pilkada, yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Revisi ini bisa menjadi momen penting untuk menentukan apakah usulan ini akan diinisiasi oleh DPR atau pemerintah.
Peran Penting Para Ketua Umum Partai
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menambahkan bahwa pembahasan terkait perubahan sistem pilkada juga akan melibatkan para ketua umum partai politik.
“Nanti dibicarakan ketua umum partai karena masing-masing punya mekanisme di internal partai,” jelas Riefky.
Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi antarpartai politik dalam memastikan keputusan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan selaras dengan visi bangsa.
Prabowo: Pilkada Langsung Boros Biaya
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengemukakan gagasannya untuk mengganti sistem pilkada langsung dengan sistem di mana kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, dipilih oleh DPRD. Prabowo menyoroti tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam pilkada langsung, terutama berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu pada 2024.
“Berapa puluh triliun rupiah habis dalam satu, dua hari? Padahal uang itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak bagi negara,” ujar Prabowo dalam pidatonya di HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (12/12/2024).
Ia juga menyebut bahwa sistem pemilihan kepala daerah di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang menggunakan mekanisme pemilihan oleh DPRD, jauh lebih efisien. Dengan demikian, Prabowo mengusulkan agar Indonesia mempertimbangkan langkah serupa.
“Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali pilih anggota DPRD, ya sudah DPRD itu yang pilih gubernur, pilih bupati,” jelas Prabowo.
Menuju Sistem yang Lebih Efisien
Usulan ini memicu perdebatan publik. Di satu sisi, sistem pilkada langsung dinilai memberikan hak demokrasi langsung kepada rakyat. Namun, di sisi lain, biaya besar yang dikeluarkan menjadi beban berat bagi anggaran negara. Dengan mempertimbangkan efisiensi dan manfaat jangka panjang, perubahan sistem ini diharapkan mampu memberikan solusi terbaik bagi Indonesia.
Diskusi terkait revisi sistem pilkada diprediksi akan berlangsung sengit. Berbagai pihak, termasuk akademisi, aktivis, dan masyarakat umum, diharapkan turut memberikan masukan agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi bangsa.
Partai Demokrat telah menunjukkan dukungannya untuk mengkaji ulang sistem pilkada, sejalan dengan usulan Presiden Prabowo Subianto. Perubahan ini berpotensi membawa efisiensi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, tetapi juga harus mempertimbangkan aspirasi rakyat dan prinsip demokrasi. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada proses pembahasan di DPR dan pemerintah, serta masukan dari seluruh elemen masyarakat.
