Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat hampir 2.500 laporan dugaan pelanggaran terkait penyelenggaraan Pilkada 2024 hingga 1 Desember 2024. Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyebutkan bahwa angka tersebut mencerminkan masih tingginya upaya pelanggaran meskipun berbagai langkah pencegahan telah dilakukan.
“Per 1 Desember saja, hampir 2.500 laporan pelanggaran yang masuk. Ini menunjukkan bahwa meskipun pencegahan sudah dilakukan, tetap ada sejumlah pihak yang mencoba melanggar aturan,” ujar Lolly dalam konferensi pers di Bintan, Kepulauan Riau, Rabu (4/12/2024).
Dugaan Pelanggaran Tidak Ganggu Kelancaran Pilkada
Meski jumlah laporan cukup besar, Lolly menegaskan bahwa Pilkada 2024 secara keseluruhan berjalan lancar tanpa insiden besar yang mengganggu stabilitas pelaksanaan pemilu. Namun, ia menggarisbawahi adanya beberapa kasus spesifik, seperti di Puncak Jaya, Papua, yang memiliki dinamika berbeda.
Gambar Istimewa : detik.net.id
“Kalau ada kerusuhan seperti yang terjadi di Puncak Jaya, ceritanya berbeda. Papua memiliki karakteristik dan konteks yang unik, sehingga tidak bisa disamakan dengan daerah lain,” jelasnya.
Lolly menambahkan bahwa laporan pelanggaran yang diterima Bawaslu mencakup berbagai bentuk, mulai dari dugaan pelanggaran administratif, pelanggaran etik, hingga potensi tindak pidana pemilu. Meski begitu, pihaknya tetap berupaya menjaga agar setiap tahapan pemilu berjalan sesuai aturan.
Optimisme atas Proses Pilkada 2024
Di tengah tantangan yang ada, Bawaslu tetap optimis bahwa penyelenggaraan Pilkada tahun ini dapat dianggap berhasil. Menurut Lolly, meskipun banyak laporan pelanggaran, secara garis besar, proses demokrasi di Indonesia berlangsung dengan baik.
“Di antara sekian banyak peristiwa yang mencuat, kami menyatakan bahwa secara garis besar Pilkada berjalan dengan baik,” tuturnya.
Fokus pada Pengawasan Ketat
Bawaslu berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat pada seluruh tahapan Pilkada guna memastikan proses demokrasi berlangsung adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran. Pengawasan ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk KPU dan aparat keamanan.
“Bawaslu terus melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan Pilkada untuk memastikan bahwa proses demokrasi di Indonesia berlangsung secara adil dan bebas dari pelanggaran,” tandas Lolly.
Dukungan Masyarakat Diperlukan
Selain upaya pengawasan, Lolly menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas Pilkada. Ia mengimbau warga untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran yang mereka temui selama proses pemilu.
Pilkada 2024 merupakan momentum penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Dengan berbagai tantangan yang ada, kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat diharapkan mampu menjaga kredibilitas proses pemilu dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili kehendak rakyat.
Dengan hampir 2.500 laporan pelanggaran, penyelenggaraan Pilkada tahun ini menjadi bukti bahwa pengawasan dan pencegahan tetap perlu diperkuat. Meski begitu, optimisme atas kelancaran proses pemilu tetap menjadi harapan utama semua pihak.
