JAKARTA – Isu seputar kemungkinan PDIP bergabung dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto semakin ramai diperbincangkan. Hingga saat ini, belum ada kader PDIP yang dipanggil secara resmi oleh Prabowo untuk bergabung dalam jajaran calon menteri, berbeda dengan beberapa partai politik lain yang kadernya telah mendapatkan undangan. Meski begitu, peluang PDIP untuk masuk dalam kabinet pemerintahan selanjutnya disebut masih sangat terbuka.
Ujang Komarudin, seorang pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, menilai bahwa proses penentuan kursi menteri atau kabinet baru belum selesai. Menurutnya, pengumuman resmi mengenai susunan kabinet bisa saja terjadi mendekati tanggal pelantikan, yaitu pada 20 Oktober 2024, atau bahkan setelahnya. Artinya, ada cukup banyak waktu bagi PDIP untuk memastikan posisi mereka dalam kabinet.
“Ini kan baru pemanggilan awal, dan proses ini akan berlangsung hingga pengumuman serta pelantikan menteri,” kata Ujang saat diwawancarai di Jakarta, Senin. Ia mencontohkan pengalaman lima tahun lalu, di mana pelantikan menteri-menteri pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dilakukan pada 23 Oktober 2019, tiga hari setelah pelantikan presiden dan wakil presiden.
Dengan demikian, Ujang melihat peluang PDIP masih terbuka lebar. “Masih ada waktu sekitar seminggu lagi hingga kita benar-benar tahu apakah PDIP akan bergabung dalam koalisi Prabowo atau tidak,” ujarnya.
Isu Kader PDIP dalam Kabinet Prabowo
Sejumlah nama dari PDIP telah disebut-sebut akan masuk ke dalam kabinet Prabowo, meskipun belum ada konfirmasi resmi. Beberapa tokoh yang santer diisukan akan mendapatkan posisi strategis di kabinet adalah Olly Dondokambey, Abdullah Azwar Anas, dan Budi Gunawan. Ujang menilai bahwa hingga saat ini masih terjadi diskusi dan lobi politik terkait siapa saja yang akan menduduki posisi-posisi tersebut.
Gambar Istimewa : asset.kompas.com
Selain nama-nama tersebut, salah satu sosok yang juga menjadi perhatian adalah Sri Mulyani, yang sudah mendapatkan panggilan dari Prabowo. Namun, Ujang menegaskan bahwa meskipun Sri Mulyani memiliki kedekatan dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri, dia tidak bisa dianggap sebagai representasi langsung dari PDIP. “Sri Mulyani memang dekat dengan PDIP, terutama dengan Megawati, karena dulu diusung oleh PDIP saat menjadi menteri di pemerintahan Jokowi. Tapi, Sri Mulyani tidak bisa dilihat sebagai perwakilan formal dari PDIP,” jelasnya.
Dinamika Lobi Politik di Kalangan Elit
Diskusi seputar pembentukan kabinet pasca pemilu selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan politisi. Proses negosiasi ini sering kali penuh dengan lobi-lobi yang melibatkan berbagai partai politik, termasuk partai-partai yang sebelumnya menjadi lawan dalam kontestasi politik. Tidak terkecuali dalam hal ini, PDIP sebagai partai yang memiliki posisi dominan dalam politik nasional juga ikut terlibat dalam dinamika lobi tersebut.
Sejauh ini, PDIP belum memberikan pernyataan resmi terkait posisi mereka di pemerintahan Prabowo. Namun, dengan sejarah hubungan antara PDIP dan Prabowo yang kadang penuh liku, wajar jika spekulasi terus muncul. Beberapa pengamat politik, termasuk Ujang, berpendapat bahwa PDIP kemungkinan besar akan tetap berusaha untuk menjaga posisi strategis mereka dalam pemerintahan, meskipun partai ini tidak secara resmi berada dalam koalisi Prabowo selama pemilu.
Lebih jauh, lobi-lobi politik ini bukan hanya soal pengaturan kursi menteri. Lebih dari itu, ini adalah soal bagaimana partai-partai besar seperti PDIP mempertahankan pengaruh dan visibilitas politik mereka, bahkan ketika tidak berada di posisi kepresidenan. Dengan demikian, lobi yang berlangsung saat ini kemungkinan akan menentukan tidak hanya posisi kabinet, tetapi juga keseimbangan kekuatan politik dalam beberapa tahun ke depan.
Masa Depan PDIP dan Koalisi Pemerintahan
Meski PDIP belum mendapat panggilan resmi untuk bergabung dalam kabinet Prabowo, peluang tetap ada. Proses pembentukan kabinet adalah permainan politik yang penuh dengan kompromi dan strategi. Mengingat posisi PDIP sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia, tidak mengherankan jika partai ini terus menjadi subjek spekulasi dalam koalisi pemerintahan.
Jika PDIP berhasil masuk dalam kabinet, ini akan menjadi peluang bagi partai untuk tetap memainkan peran signifikan dalam pemerintahan meski tidak berada di posisi presiden. Sebaliknya, jika PDIP memilih untuk berada di luar pemerintahan, mereka masih bisa memainkan peran sebagai oposisi yang kuat, mengingat basis dukungan mereka yang luas.
Terlepas dari apakah PDIP akan bergabung dengan kabinet atau tidak, satu hal yang pasti adalah bahwa dinamika politik Indonesia akan terus bergerak dan berubah seiring berjalannya waktu. Keputusan Prabowo dalam menyusun kabinetnya akan sangat menentukan arah politik Indonesia dalam lima tahun mendatang.
