TransparanNews, Jakarta – Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 berjalan dengan transparan dan efisien. Dalam upaya ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan secara langsung untuk mengawasi seluruh proses penyelenggaraan haji. Keputusan ini diungkapkan oleh Menteri Agama, Nassarudin Umar, dalam pertemuan di Gedung Merah Putih, Jakarta.
“Ini adalah bentuk komitmen kami dalam menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Proses ini bukan hanya direncanakan, tetapi juga telah mulai kami jalankan,” ujar Nassarudin dalam keterangannya pada Jumat (24/1/2025).
KPK Terlibat Sejak Awal
Tidak hanya sekadar diskusi, pemerintah memastikan bahwa KPK akan dilibatkan sejak tahap awal hingga pelaksanaan ibadah haji. “KPK akan mendampingi kami dalam seluruh proses penyelenggaraan. Ini menunjukkan betapa seriusnya kami untuk menciptakan sistem yang akuntabel dan bebas dari korupsi,” tambahnya.
Menurut Nassarudin, keterlibatan KPK ini merupakan langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pemerintah juga berencana untuk menyusun panduan resmi berupa buku yang merinci seluruh aspek pelaksanaan ibadah haji. Buku tersebut akan menjadi warisan penting untuk memastikan keberlanjutan sistem yang lebih baik di masa depan.
“Pertanggungjawaban akan dilakukan secara detail, termasuk laporan efisiensi anggaran dan saldo yang dihasilkan. Semua ini akan kami buka secara transparan kepada masyarakat,” tegasnya.
Badan Penyelenggara Haji (BPH) Akan Ambil Alih Operasional
Lebih lanjut, Nassarudin menjelaskan bahwa pelaksanaan operasional haji akan berada di bawah kendali Badan Penyelenggara Haji (BPH). Saat ini, pemerintah sedang menunggu pembahasan undang-undang terkait BPH di DPR. Sementara itu, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 154 telah diterbitkan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas BPH.
“Walaupun sifatnya masih memberikan dukungan, kami memastikan bahwa semua pihak terkait tetap dilibatkan secara aktif. Tidak ada keputusan yang diambil secara sepihak oleh Kementerian Agama,” ungkap Nassarudin.
Sistem Penyelenggaraan Haji Terintegrasi
Menteri Agama menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 akan menggunakan sistem yang benar-benar terintegrasi. Ia menepis anggapan adanya dualisme dalam pengelolaan haji. “Semua pihak bekerja sama dengan tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia,” tuturnya.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, memberikan rasa aman bagi jamaah, serta meminimalisasi potensi penyimpangan. Keterlibatan KPK diharapkan dapat menjadi contoh baik dalam pengelolaan program-program pemerintah lainnya yang berskala besar.
Upaya Menuju Penyelenggaraan Haji yang Lebih Baik
Langkah inovatif ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menciptakan sistem penyelenggaraan haji yang lebih baik di masa depan. Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi adalah tiga pilar utama yang diusung dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025.
Dengan pengawasan langsung dari lembaga antirasuah seperti KPK, pemerintah optimistis bahwa proses ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lebih profesional, transparan, dan terintegrasi, sekaligus menjadi tonggak baru dalam tata kelola pelayanan ibadah haji Indonesia.
