TransparanNews, Jakarta – Menjelang gelaran Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang, pemerintah memutuskan untuk memberhentikan 14 Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Langkah ini, menurut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, diambil murni berdasarkan evaluasi kinerja dan masa jabatan yang telah berakhir, tanpa ada muatan politik.
“Evaluasi yang dilakukan pemerintah murni terkait kinerja. Tidak ada unsur politis dalam pemberhentian ini,” ujar Bima Arya dalam rapat bersama Komisi II DPR, Senin (11/11).
Evaluasi Kinerja Jadi Tolok Ukur
Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja Pj Kepala Daerah melalui berbagai mekanisme, termasuk masukan dari Inspektorat dan Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa kepala daerah mampu menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam mengawal proses Pilkada.
Gambar Istimewa : indonesiasatu.co
“Kami mendengar masukan dari berbagai pihak dan melihat performa mereka selama menjabat. Jika dianggap kurang mampu, maka keputusan pemberhentian harus diambil,” ungkap Bima Arya.
Menurutnya, keberadaan kepala daerah yang tidak kompeten dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan, meskipun masa jabatannya tinggal beberapa bulan. “Walaupun tersisa 3 atau 4 bulan, dampaknya bisa cukup signifikan terhadap jalannya pemerintahan,” tambah mantan Wali Kota Bogor tersebut.
Pemberhentian Bukan Karena Tekanan Politik
Meski begitu, Bima Arya menyadari bahwa keputusan ini bisa memicu spekulasi publik terkait adanya tekanan politik menjelang Pilkada. Namun, ia kembali menegaskan bahwa pemberhentian ini semata-mata didasarkan pada hasil evaluasi kinerja.
“Kami memastikan bahwa tidak ada tekanan politik dalam proses ini. Pemberhentian dilakukan karena masa jabatan sudah habis dan hasil evaluasi menunjukkan kinerja mereka tidak memuaskan,” tegasnya.
Sayangnya, Bima Arya tidak menyebutkan secara rinci siapa saja ke-14 Penjabat Kepala Daerah yang diberhentikan. Namun, ia menekankan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.
Pemerintah Fokus pada Pilkada yang Berjalan Lancar
Lebih lanjut, Bima Arya menekankan pentingnya peran Penjabat Kepala Daerah dalam memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan lancar dan demokratis. Oleh karena itu, pemerintah tidak segan-segan mengganti penjabat yang dianggap kurang mampu menjalankan tugasnya.
“Tugas mereka sangat strategis, terutama dalam mempersiapkan Pilkada. Kinerja yang buruk bisa mempengaruhi proses demokrasi di daerah,” jelasnya.
Selain itu, Bima Arya menyebut bahwa penggantian Penjabat Kepala Daerah adalah langkah antisipatif untuk menghindari potensi masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Dengan evaluasi yang ketat, kami memastikan bahwa mereka yang memegang posisi ini adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi,” tutupnya.
Menjaga Stabilitas dan Kepercayaan Publik
Langkah pemerintah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pemerintahan daerah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses Pilkada. Penjabat Kepala Daerah yang baru diharapkan mampu melanjutkan program-program strategis serta menjamin pelayanan publik tetap berjalan optimal selama masa transisi.
Keputusan pemerintah ini sekaligus menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Dengan penekanan pada evaluasi kinerja, diharapkan para pejabat daerah mampu menjalankan tugasnya dengan baik, khususnya di tengah tantangan Pilkada Serentak 2024.
