Salah satu menteri yang mengaku masih mencari lokasi kantor adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. “Karena memang benar-benar baru, kita sedang mencari yang pas, kira-kira di mana lokasinya,” ungkap AHY kepada media di Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).
Gambar Istimewa : cdns.klimg.com
Posisi baru sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memang memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri. Hal ini tidak hanya dialami oleh AHY, tetapi juga beberapa menteri teknis lainnya yang menghadapi situasi serupa. “Bukan hanya kemenko, tapi beberapa kementerian teknis lainnya juga masih dalam proses adaptasi,” tambah AHY, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Menko Lainnya Menghadapi Tantangan Serupa
Zulkifli Hasan (Zulhas), yang kini menjabat sebagai Menko Bidang Pangan, juga belum mengetahui di mana lokasinya akan berkantor. Dalam pernyataannya, Ketua Umum PAN ini mengatakan, “Nanti kita rapatkan dengan Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara).”
Zulhas sendiri bukan satu-satunya menteri koordinator yang mengalami kebingungan dalam mencari kantor. Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, sebagai Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, merasa lebih beruntung karena sudah memiliki kantor sementara. “Untuk sementara saya di Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Jalan Medan Merdeka Barat,” ujar Ketua Umum PKB ini.
Di sisi lain, Menko Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, sudah menemukan solusi. Mantan Ketua Umum PBB ini menyatakan bahwa kantornya akan berlokasi di Rasuna Said, lebih tepatnya di Kementerian Hukum dan HAM. Yusril terlihat lebih siap dan terorganisir dibandingkan beberapa menteri lainnya dalam hal menentukan kantor.
Menteri Teknis Juga Hadapi Kebingungan
Tidak hanya menteri koordinator, menteri teknis juga masih mencari tahu keberadaan kantor mereka. Salah satunya adalah Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Setelah menghadiri serah terima jabatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maruarar mengaku belum mengetahui lokasi kantornya. “Saya belum tahu kantornya di mana. Saya ikut saja, menunggu arahan lebih lanjut,” ucapnya kepada media.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, juga belum memiliki kejelasan mengenai kantor. Ia menegaskan akan menunggu arahan dari mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, yang sebelumnya menjabat. “Kita tunggu arahan dari Pak Basuki, tim beliau sudah siapkan segalanya,” ungkapnya.
Proses Penyesuaian yang Panjang
Situasi ini mengindikasikan bahwa meski Kabinet Merah Putih sudah dilantik, masih ada beberapa hal administratif yang perlu dibereskan, termasuk penentuan lokasi kantor bagi menteri-menteri baru. Perubahan struktur kementerian, terutama dengan hadirnya lebih banyak posisi Menteri Koordinator, jelas menambah kompleksitas dalam proses adaptasi.
Meskipun penentuan lokasi kantor bukanlah masalah besar dalam skala kebijakan nasional, hal ini tetap menunjukkan bahwa proses transisi dalam pemerintahan memerlukan waktu, terutama bagi kementerian-kementerian yang baru dibentuk. Menteri yang baru dilantik harus segera beradaptasi dengan tanggung jawab baru mereka sambil menunggu kejelasan mengenai fasilitas kerja yang dibutuhkan.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian. Namun, dengan adanya kekosongan fisik terkait kantor, proses koordinasi yang efektif mungkin membutuhkan sedikit waktu lebih lama untuk dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, dengan adanya beberapa kementerian yang baru dibentuk, penyesuaian ini diharapkan akan segera selesai agar roda pemerintahan dapat bergerak lebih cepat dan efisien.
