TransparanNews, Jakarta – Komisi X DPR RI berencana menggelar rapat penting bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti. Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah membahas rencana penghidupan kembali Ujian Nasional (UN) yang dijadwalkan akan mulai diberlakukan pada tahun 2026. Rapat ini akan dilaksanakan setelah masa reses DPR selesai.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mendengar langsung penjelasan Mendikdasmen terkait rencana tersebut. “Kami akan mengundang Mendikdasmen dan mendengar penjelasan beliau terkait rencana UN. Tentu, kami juga akan menyampaikan usulan dan aspirasi dari masyarakat,” ungkapnya pada Kamis (2/1/2024).
Dukungan dengan Catatan
Komisi X pada prinsipnya mendukung pengadaan kembali UN. Namun, ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan agar pelaksanaan UN tidak menjadi beban berat bagi para siswa.
Gambar Istimewa : promediateknologi.id
“Kami mendukung penuh jika UN kembali dilaksanakan, hanya saja hal itu tidak boleh menjadi momok bagi peserta didik, termasuk meminimalkan keterlibatan polisi dalam proses persiapan maupun pengawasan,” tambah Lalu.
Menurutnya, UN harus difungsikan sebagai alat untuk mengukur kualitas pendidikan di Indonesia, bukan sebagai syarat kelulusan. Dalam beberapa tahun terakhir, sejak UN ditiadakan, banyak keluhan yang muncul dari kalangan guru dan orang tua siswa. Mereka menilai bahwa absennya UN telah menurunkan semangat belajar siswa, sehingga berdampak pada kemampuan akademik yang rendah.
Format Baru yang Lebih Inovatif
Lalu menegaskan pentingnya kajian matang sebelum UN dilaksanakan kembali. Menurutnya, format UN perlu dirombak agar lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. “UN reborn harus inovatif, mempunyai format berbeda, menyenangkan, dan bisa meningkatkan tiga kompetensi siswa,” ujarnya.
Adapun tiga kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi kognitif, kepribadian, dan keterampilan siswa. Sebelumnya, UN hanya berfokus pada kompetensi kognitif, sehingga potensi lain dari siswa kurang terasah. Oleh karena itu, UN baru diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang lebih holistik.
Harapan dari Masyarakat
Rencana kebangkitan UN ini mendapatkan respons beragam dari masyarakat. Beberapa pihak menyambut baik karena menganggap UN sebagai tolok ukur standar pendidikan nasional. Namun, sebagian lain khawatir akan potensi tekanan psikologis yang mungkin dirasakan siswa.
Komisi X berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat dalam rapat bersama Mendikdasmen. Selain itu, DPR berharap UN reborn dapat menjadi momentum perbaikan pendidikan di Indonesia, bukan sekadar mengulang pola lama.
“Kami ingin memastikan bahwa UN ke depan bukan hanya soal ujian, tapi juga menjadi sarana meningkatkan kualitas pendidikan dan karakter siswa,” pungkas Lalu.
Kehadiran UN reborn diharapkan dapat membawa angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dengan inovasi yang tepat, UN tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga bagian dari solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
