TransparanNews, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengonfirmasi bahwa tidak ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025. Menurutnya, anggaran terakhir yang dialokasikan untuk proyek IKN hanya sampai Desember 2024.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada,” ujar Dody saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025).
Pernyataan ini muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, anggaran Kementerian PU sedang diblokir, dan Dody belum bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai penggunaan dana kementerian untuk tahun 2025.
Gambar Istimewa: kompas.com
Pemotongan Anggaran Capai Rp 81 Triliun
Dalam kesempatan yang sama, Dody juga mengungkapkan bahwa Kementerian PU mengalami pemotongan anggaran secara signifikan, mencapai Rp 81,38 triliun. Sebelumnya, pagu anggaran kementerian ini berada di angka Rp 110,95 triliun, namun setelah dilakukan efisiensi, jumlahnya menyusut drastis menjadi Rp 29,57 triliun.
“Telah diefisienkan sebesar Rp 81,38 triliun. Sehingga sisa total pagu setelah efisiensi adalah Rp 29,57 triliun,” jelasnya.
Kebijakan pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam melakukan efisiensi keuangan negara. Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan bagaimana anggaran yang tersisa akan digunakan, terutama untuk proyek-proyek strategis seperti IKN.
Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Proyek Infrastruktur
Dengan pemangkasan anggaran yang begitu besar, banyak pihak mempertanyakan bagaimana proyek-proyek infrastruktur lainnya akan terdampak. Kementerian PU memiliki peran krusial dalam pengembangan jalan, jembatan, bendungan, dan berbagai proyek vital lainnya.
Meskipun demikian, Dody belum memberikan rincian lebih lanjut terkait proyek mana saja yang akan tetap berjalan dan mana yang akan tertunda akibat kebijakan efisiensi ini. Bahkan, saat ditanya mengenai progres proyek, ia menyatakan bahwa anggaran yang diblokir membuat kementeriannya sulit bergerak.
“Nanti saya bilang, kan anggaran kami diblokir semua, kok tanya progres ke mana sih, anggarannya enggak ada, progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya,” ujar Dody dengan nada bercanda.
Pernyataan Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa tidak ada alokasi anggaran untuk pembangunan IKN pada tahun 2025, dengan realisasi terakhir hanya sampai akhir 2024. Pemotongan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun membuat pagu Kementerian PU menyusut drastis, yang berpotensi memengaruhi berbagai proyek infrastruktur nasional.
Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai strategi pemerintah dalam mengalokasikan dana yang tersisa. Dengan kebijakan efisiensi ini, pemerintah dituntut untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan, memastikan bahwa proyek-proyek penting tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara.
