TransparanNews, Jakarta – Gelombang demonstrasi buruh dipastikan akan berlangsung di berbagai daerah setelah pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI. Aksi ini dimulai hanya empat hari setelah pelantikan, dengan rencana unjuk rasa yang akan berlangsung selama satu pekan. Hal ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dalam konferensi pers daring yang digelar pada Jumat (18/10).
Said menyatakan bahwa aksi ini akan melibatkan ratusan ribu buruh dari berbagai serikat, federasi, dan konfederasi di seluruh Indonesia. “Mulai tanggal 24 sampai 31 Oktober 2024, selama seminggu akan diadakan unjuk rasa atau demonstrasi buruh di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya. Aksi ini akan menjadi respons terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja.
Massa Buruh Geruduk Istana, Aksi Dimulai di 38 Provinsi
Unjuk rasa ini akan dimulai pada Kamis (24/10) dengan aksi massa yang akan bergerak menuju Istana Negara sebagai simbol tuntutan mereka. Aksi di hari pertama ini sekaligus menandai dimulainya gelombang demonstrasi di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Gambar Istimewa : asset.kompas.com
Setelah itu, aksi akan dilanjutkan pada 25 Oktober, dengan fokus demonstrasi di Jawa Barat dan Kepulauan Riau, khususnya Batam. Said menjelaskan bahwa aksi tersebut akan berlangsung secara bergiliran dan serempak di berbagai daerah hingga 31 Oktober 2024. “Tanggal 25 Oktober buruh Jawa Barat dan buruh Kepulauan Riau Batam khususnya, terus tanggal 26. Kecuali Sabtu Minggu sampai (tanggal) 27, 28, 29, 30, 31 Oktober. Ada yang serempak, ada yang bergelombang,” ungkapnya.
Tuntutan Kenaikan Upah dan Pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja
Ada dua tuntutan utama yang disuarakan oleh para buruh dalam aksi ini. Pertama, mereka mendesak kenaikan upah minimum sebesar 8 hingga 10 persen pada tahun 2025. Said menilai bahwa dalam dua tahun terakhir, kenaikan upah tidak sebanding dengan tingkat inflasi yang terjadi, sehingga daya beli buruh mengalami penurunan.
“Kenaikan upah selama dua tahun terakhir di bawah inflasi, ini membuat kondisi ekonomi buruh semakin sulit,” jelas Said. Kenaikan upah ini dianggap penting untuk menjaga kesejahteraan para pekerja di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.
Tuntutan kedua adalah pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan yang dianggap merugikan hak-hak buruh. Para buruh meminta agar pemerintahan baru Prabowo Subianto mengambil langkah konkret dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mencabut ketentuan-ketentuan yang dianggap mengancam kesejahteraan pekerja dan petani.
“Kami berharap Presiden Prabowo bisa mengeluarkan Perppu untuk mencabut pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang merugikan buruh dan petani,” tegas Said. Menurutnya, hal ini merupakan langkah yang sangat ditunggu-tunggu oleh kalangan pekerja dan menjadi ujian awal bagi pemerintahan baru untuk menunjukkan keberpihakannya pada rakyat kecil.
Partai Buruh Dukung Aksi Massa
Selain sebagai Presiden KSPI, Said Iqbal juga memimpin Partai Buruh, yang turut mendukung penuh aksi unjuk rasa tersebut. Partai ini, bersama berbagai serikat pekerja, menganggap bahwa pemerintah perlu lebih serius dalam menangani persoalan kesejahteraan buruh.
Said menambahkan bahwa aksi ini adalah wujud protes terhadap kebijakan ekonomi yang dinilai belum memihak pada peningkatan kesejahteraan para pekerja. Ia berharap bahwa pemerintah yang baru dapat membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi buruh dengan lebih baik.
Respon dari Pemerintah Ditunggu
Gelombang demonstrasi ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memberikan perhatian khusus pada masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Sebagai Presiden baru, Prabowo diharapkan mampu menghadirkan solusi yang adil dan berpihak pada buruh, sesuai dengan janji-janji kampanye yang pernah disampaikannya.
Said juga mengingatkan bahwa aksi ini tidak dimaksudkan untuk menggangu stabilitas nasional, namun lebih pada upaya untuk menyampaikan aspirasi secara damai. “Kami ingin agar pemerintah mendengarkan suara buruh dan bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang lebih adil,” pungkasnya.
Optimisme dan Harapan Buruh pada Pemerintahan Baru
Dengan dimulainya aksi demonstrasi ini, banyak pihak yang berharap agar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat segera mengambil langkah konkret untuk merespons tuntutan para pekerja. Kenaikan upah, pencabutan UU Cipta Kerja, serta kebijakan yang lebih pro-rakyat diharapkan dapat diwujudkan oleh pemerintah yang baru. Aksi ini menjadi tantangan awal bagi Prabowo dalam membuktikan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat bawah.
Bagi para buruh, aksi unjuk rasa ini bukan sekadar penyampaian aspirasi, tetapi juga sebagai bentuk harapan akan adanya perubahan yang lebih baik di masa depan. Melalui gerakan ini, mereka berharap dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan Indonesia yang lebih adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya.
