TransparanNews, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menegaskan komitmennya untuk mendukung program perumahan nasional dengan menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 800 ribu unit. Untuk merealisasikan target ambisius ini, BTN memperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 80 triliun.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa kebutuhan dana tersebut mencakup pendanaan dari pemerintah dan likuiditas bank.
Gambar Istimewa : idxchannel.com
“Ini belum menjadi keputusan final, tetapi berdasarkan kajian, dibutuhkan sekitar Rp 70 triliun hingga Rp 72 triliun dari sisi pemerintah. Sisanya, bank harus menyiapkan Rp 80 triliun jika skemanya tetap menggunakan FLPP,” jelas Nixon saat berbicara kepada media.
Target Meningkat Empat Kali Lipat
Program ini merupakan tindak lanjut dari target ambisius Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang mengusulkan kenaikan kuota FLPP dari 200 ribu unit menjadi 800 ribu unit rumah pada tahun depan.
Menurut Nixon, BTN menyambut baik rencana ini. Pihaknya berharap agar target tersebut dapat segera menjadi keputusan resmi sehingga BTN dapat mempersiapkan langkah-langkah strategis, termasuk aspek pendanaan.
“Kami optimistis target ini bisa dicapai asalkan ada dukungan penuh dari pemerintah, termasuk dalam hal penguatan likuiditas,” ujarnya.
Skema Pendanaan Kolaboratif
Untuk mendukung realisasi 800 ribu rumah FLPP, BTN mengandalkan skema pendanaan kolaboratif. Sesuai rencana, 50 persen dana akan bersumber dari pemerintah, sementara 50 persen lainnya berasal dari likuiditas bank.
BTN berencana memanfaatkan sejumlah sumber likuiditas, termasuk dana pihak ketiga (DPK), penerbitan obligasi, dan pinjaman luar negeri. Dari penerbitan obligasi dan pinjaman tersebut, BTN menargetkan dapat menghimpun dana sebesar Rp 10 triliun hingga Rp 15 triliun pada tahun 2025.
Namun, Nixon mengakui bahwa tantangan terbesar dalam program ini adalah memastikan likuiditas mencukupi.
“Kami sedang berdiskusi dengan pemerintah untuk mempermudah aspek likuiditas. Kami juga mengusulkan agar penerbitan obligasi bisa dijamin oleh pemerintah sehingga dapat menekan biaya,” imbuhnya.
Kolaborasi dengan Sarana Multigriya Finansial (SMF)
BTN juga berharap PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF tetap dilibatkan dalam pendanaan FLPP. Dengan adanya SMF, porsi pendanaan dapat dibagi sehingga beban bank menjadi lebih ringan.
“Kami berharap SMF terus berperan sebagai mitra strategis untuk mendukung keberhasilan program ini,” kata Nixon.
Harapan Menteri BUMN dan Visi Presiden
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menekankan pentingnya regulasi pembiayaan rumah yang lebih fleksibel. Erick menyebut, jika regulasi dipermudah, visi Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat direalisasikan.
Komitmen BTN untuk Masyarakat
Program FLPP ini tidak hanya menjadi bagian dari upaya BTN dalam mendukung pemerintah, tetapi juga merupakan komitmen nyata untuk menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui inovasi dalam pendanaan dan kerja sama dengan berbagai pihak, BTN optimis dapat menjadi pilar utama dalam mengatasi masalah backlog perumahan di Indonesia. Dengan langkah konkret ini, visi besar pemerintah untuk memberikan akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia semakin mendekati kenyataan.
