TransparanNews, Magelang – Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, memberikan pernyataan tegas mengenai pemberantasan korupsi saat menjadi pembicara dalam Retret atau Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang diadakan di Akademi Militer Magelang pada Selasa (25/2/2025). Dalam kesempatan ini, Burhanuddin menyampaikan bahwa tidak ada tempat aman bagi para koruptor, mempertegas komitmen Kejaksaan dalam menindak tegas pelaku korupsi tanpa pandang bulu.
Gambar Istimewa: kumparan.com
Pentingnya Pencegahan dan Penanganan Korupsi
Dalam arahannya, Burhanuddin menekankan pentingnya pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi sebagai pondasi utama dalam kepemimpinan daerah. Materi yang dibawakan kali ini bertajuk “Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi”, yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Korupsi bukan sekadar merugikan keuangan negara, tapi juga menghancurkan fondasi ekonomi dan sosial bangsa,” tegas Burhanuddin pada acara tersebut. Ia menjelaskan bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang mengakar dan berdampak luas terhadap perekonomian, stabilitas politik, serta kesejahteraan masyarakat.
Integritas dan Transparansi dalam Pemerintahan
Lebih lanjut, Burhanuddin menegaskan bahwa integritas dan transparansi harus menjadi landasan utama dalam kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ia mengingatkan bahwa Kejaksaan tidak akan memberi ruang aman bagi para koruptor, menegaskan komitmen untuk menindak tegas setiap pelaku korupsi, apa pun latar belakang politiknya.
“Tidak ada tempat aman bagi koruptor. Kami akan menindak tegas tanpa pandang bulu,” ungkapnya dengan tegas. Pernyataan ini memperkuat komitmen Kejaksaan dalam memberantas korupsi, terutama pada kasus-kasus yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO), impor garam industri, dan penyalahgunaan dana desa.
Komitmen Tegas Tanpa Toleransi
Dalam kesempatan itu, Burhanuddin juga menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Siapa pun yang terbukti melakukan korupsi, tanpa memandang asal partai politiknya, akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Siapa pun dan dari partai mana pun, jika terbukti melakukan korupsi, akan kami proses sesuai hukum,” tegas Burhanuddin. Sikap tegas ini diharapkan menjadi peringatan bagi semua pihak untuk menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kolaborasi dalam Pemberantasan Korupsi
Selain menekankan pentingnya integritas, Burhanuddin juga mengajak para kepala daerah untuk berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Ia menyoroti pentingnya sinergi melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam memperkuat upaya pencegahan dan penindakan korupsi.
“Saya berharap para pemimpin daerah dapat memperkuat sinergi melalui FORKOPIMDA untuk mencegah dan memberantas korupsi,” ujarnya. Dengan adanya kolaborasi yang kuat, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Komitmen Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam pemberantasan korupsi menunjukkan ketegasan sikap pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan menekankan tidak ada tempat aman bagi koruptor, diharapkan kepala daerah dapat menjunjung tinggi integritas dan transparansi dalam kepemimpinan mereka.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pemberantasan korupsi yang efektif. Sinergi melalui FORKOPIMDA diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penindakan korupsi, sehingga tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat dapat terwujud.
