Kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun pertama akan diwarnai oleh tantangan berat dalam hal pembiayaan negara, yakni utangan baru sebesar Rp 775,9 triliun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah menetapkan besaran utang ini sebagai salah satu komponen pembiayaan utama untuk menjalankan program-program pemerintah.
Menurut Riko Amir, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan di DJPPR Kementerian Keuangan, sumber utama dari pembiayaan utang ini adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). “Penerbitan SBN mencapai Rp 642,5 triliun, dan pinjaman mencapai Rp 133 triliun,” ungkapnya dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten.
Sumber Utang dalam Negeri dan Luar Negeri
Riko menjelaskan bahwa pinjaman yang masuk dalam perhitungan utang ini berasal dari dua sumber utama: pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Dari total Rp 133 triliun yang dipinjam, sekitar Rp 5,2 triliun berasal dari pinjaman domestik, sementara sisanya, Rp 128,1 triliun, merupakan pinjaman dari luar negeri.
Gambar Istimewa : img.era.id
Jumlah utang ini menunjukkan kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2024, target utang yang direncanakan hanya sebesar Rp 648,1 triliun. Kenaikan tersebut diakui oleh Riko sebagai hal yang wajar, mengingat ini adalah tahun kelima dari periode pinjaman 2020-2024.
“Di tahun-tahun awal periode pinjaman, kementerian dan lembaga cenderung lebih berhati-hati atau lebih lambat dalam menarik pinjaman. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama di tahun ketiga, keempat, dan kelima, penarikan pinjaman cenderung meningkat signifikan,” jelas Riko.
Strategi Pemerintah Menghadapi Peningkatan Utang
Untuk mengelola dan mencapai target pembiayaan utang, pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai strategi. Salah satunya adalah dengan menggelar lelang Surat Berharga Negara (SBN) setiap dua minggu sekali. Dalam lelang tersebut, pemerintah akan bergantian antara Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). “Lelang ini akan dilakukan secara bergantian dengan SUN dalam bentuk SPN (Surat Perbendaharaan Negara) dan ON (Obligasi Negara), serta SBSN dalam bentuk SPNS dan PBS (Obligasi Syariah),” ujar Riko.
Pengembangan SBN Retail dan Pengaruhnya pada Pembiayaan
Selain lelang, pemerintah juga berfokus pada pengembangan SBN retail, yang saat ini sudah mencapai hampir 15% dari pembiayaan melalui SPN. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah penerbitan SPN Falas pada tahun 2024. Prefunding juga menjadi salah satu kebijakan yang sedang diterapkan, yakni pembiayaan yang dilakukan pada tahun ini untuk digunakan pada tahun berikutnya. Riko menegaskan bahwa prefunding tidak boleh diterbitkan terlalu cepat di awal tahun, karena hal ini dapat mempengaruhi kestabilan fiskal.
Dampak Ekonomi Global dan Waspada Terhadap Pembiayaan
Menghadapi utang besar tentu tidak lepas dari tantangan eksternal. Riko juga menekankan bahwa tekanan global menjadi faktor penting yang harus diwaspadai pemerintah. Dengan adanya ketidakpastian ekonomi global, baik dari sisi inflasi, kurs, maupun tingkat suku bunga internasional, pemerintah perlu mengantisipasi dampak-dampak yang mungkin mempengaruhi pembiayaan negara.
Salah satu tantangan besar dalam mengelola utang adalah memastikan bahwa pendapatan negara dapat mencukupi untuk menutupi kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang tanpa mempengaruhi daya beli masyarakat. Prabowo Subianto, sebagai Presiden yang baru terpilih, harus menghadapi kenyataan bahwa utang yang besar ini merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya, dan ia perlu merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam jangka panjang.
