TransparanNews, Indonesia akan memberangkatkan sebanyak 221 ribu jemaah haji pada musim haji 2025, berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah di Jeddah, Minggu (12/1/2025).
Gambar Istimewa : digtara.com
“Alhamdulillah, hari ini kami baru saja menandatangani kesepakatan haji dengan pihak Arab Saudi. Salah satu poin penting adalah kuota jemaah haji Indonesia untuk operasional haji 1446 H/2025 M sebanyak 221 ribu orang,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Pembagian Kedatangan dan Kepulangan Jemaah
Nasruddin menjelaskan bahwa 221 ribu jemaah tersebut akan diangkut melalui dua bandara utama di Arab Saudi. Sebanyak 110.500 jemaah akan tiba melalui Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Aziz, Madinah, dan kembali melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Sementara itu, sisanya akan masuk melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, dan kembali melalui Bandara di Madinah.
Dengan adanya kesepakatan ini, Nasaruddin meminta semua pihak terkait untuk segera mempersiapkan operasional haji secara matang. “Saya meminta seluruh pihak untuk bekerja keras demi kesuksesan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M ini,” imbuhnya.
Upaya Penambahan Kuota Petugas Haji
Indonesia juga memperoleh kuota 2.210 petugas haji, setara dengan 1% dari total kuota jemaah. Namun, Menag Nasaruddin Umar terus melobi pihak Arab Saudi agar mendapatkan tambahan kuota petugas untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah.
“Kami sedang mengupayakan agar jumlah petugas dapat ditambah. Hal ini penting demi memberikan pelayanan maksimal kepada para jemaah haji Indonesia,” jelas Nasaruddin.
Dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani, disebutkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah memiliki wewenang untuk menyesuaikan jumlah petugas berdasarkan kebutuhan. Perubahan ini akan disesuaikan setelah tahap kontrak layanan selesai.
Penerapan Aturan Keamanan
MoU juga mencakup berbagai aturan keamanan untuk jemaah. Semua jemaah diminta untuk mematuhi peraturan yang berlaku di Kerajaan Arab Saudi, terutama selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Beberapa larangan yang perlu diperhatikan adalah:
- Tidak melakukan propaganda atau mengeraskan suara di tempat umum.
- Menghindari penggunaan perangkat fotografi yang dapat mengganggu ketertiban.
- Tidak mengibarkan bendera negara tertentu, mempublikasikan slogan politik, atau mempolitisasi musim haji.
“Kami telah menyepakati aturan keamanan bersama Kerajaan Arab Saudi untuk menjamin kenyamanan jemaah selama di tanah suci. Pemerintah Indonesia siap bekerja sama sepenuhnya demi kelancaran penyelenggaraan haji tahun ini,” ungkap Nasaruddin.
Langkah Lanjutan untuk Optimalisasi Pelayanan
Selain penandatanganan MoU, kunjungan Menag Nasaruddin Umar ke Arab Saudi juga untuk menghadiri Mu’tamar dan Pameran Haji di Jeddah. Dalam kesempatan ini, Menag bertemu dengan sejumlah pihak untuk memastikan kesiapan pelayanan bagi jemaah Indonesia.
“Fokus kami adalah memastikan bahwa setiap jemaah mendapatkan layanan terbaik. Semua persiapan dilakukan sejak dini agar pelaksanaan haji berjalan lancar,” tegasnya.
Turut Hadir dalam Penandatanganan
Dalam acara penandatanganan kesepakatan tersebut, turut hadir sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf, dan Konjen RI di Jeddah Yusron B. Ambary. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan haji.
Dengan penandatanganan MoU ini, diharapkan pelaksanaan haji 2025 dapat berjalan lancar dan memberikan pengalaman spiritual terbaik bagi jemaah Indonesia. Semua pihak kini fokus pada upaya mematangkan persiapan demi kesuksesan operasional haji mendatang.
