TransparanNews, Pemprov DKI Jakarta terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup warga ibu kota. Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, sejumlah prioritas ditekankan, mulai dari penyediaan hunian layak hingga penanganan banjir.
Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, menegaskan hal ini dalam sambutannya di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11/2024). Teguh menuturkan bahwa APBD 2025 akan berfokus pada berbagai sektor strategis, termasuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik.
Fokus pada Pendidikan dan Hunian Layak
Teguh menjelaskan, salah satu program unggulan Pemprov DKI adalah pendidikan gratis di sekolah swasta. “Kami berkomitmen memberikan akses pendidikan yang merata melalui sekolah swasta gratis, dengan regulasi yang sedang disiapkan,” ungkapnya. Program ini diharapkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Gambar Istimewa : kompas.com
Selain itu, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) akan terus dilanjutkan. Data penerima manfaat akan diverifikasi secara berkala melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan P3KE guna memastikan ketepatan sasaran.
Di sektor perumahan, Pemprov DKI berencana memperluas akses hunian melalui Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemprov juga akan melakukan perbaikan rumah dan konsolidasi tanah dengan dukungan Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Kami ingin memastikan setiap warga memiliki hunian yang layak, aman, dan terjangkau,” tegas Teguh.
Pengelolaan Lingkungan dan Penanganan Banjir
Dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih baik, Pemprov DKI akan memperluas dan meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH). Target pembangunan RTH mencapai 0,009 persen luas wilayah per tahun, dengan desain yang mencakup fungsi ekologis, rekreasi, hingga mitigasi bencana.
Untuk penanganan banjir, Pemprov DKI akan meningkatkan kapasitas sungai dan saluran drainase melalui pengurasan dan pengerukan sedimen. Selain itu, pembangunan tanggul pengaman pantai NCICD Fase A sepanjang 12 km akan diselesaikan untuk mengatasi banjir rob di kawasan pesisir.
Integrasi Transportasi dan Penanganan Stunting
Pemprov juga berfokus pada integrasi transportasi melalui enam dimensi, mulai dari integrasi fisik hingga tarif. Hingga Oktober 2024, cakupan layanan transportasi umum telah mencapai 90,5 persen populasi Jakarta, menunjukkan peningkatan signifikan dalam aksesibilitas.
Dalam bidang kesehatan, khususnya penanganan stunting, Pemprov mengalokasikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dengan bahan lokal tinggi protein hewani. Langkah ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan gizi anak-anak.
Harapan untuk APBD 2025
Pj Gubernur Teguh berharap Raperda APBD 2025 ini dapat segera disetujui DPRD DKI. “Semoga pembahasan berjalan lancar, sehingga Raperda ini dapat disahkan sesuai jadwal,” tutupnya.
Dengan berbagai program unggulan ini, Pemprov DKI Jakarta berupaya menghadirkan solusi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup warga, mulai dari hunian, pendidikan, hingga lingkungan yang lebih bersih dan aman.
