TransparanNews, Bogor – Presiden Prabowo Subianto secara resmi memimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Sidang ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pertahanan Indonesia, mengingat ini adalah kali pertama DPN aktif setelah 22 tahun sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Gambar Istimewa: beritabatam.com
Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pertahanan negara adalah fondasi utama dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menyoroti bahwa konstitusi Indonesia secara eksplisit menempatkan perlindungan bangsa dan negara sebagai tujuan utama nasional.
“Dewan Pertahanan Nasional diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, khususnya Pasal 15 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Namun, baru tahun 2024 kita benar-benar mewujudkannya. Ini berarti setelah 22 tahun, kita baru memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang,” ujar Presiden Prabowo dalam sidang tersebut.
Pertahanan sebagai Prioritas Utama Bangsa
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pertahanan adalah elemen kunci dalam keberlangsungan suatu negara. Ia mengutip Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai tujuan utama nasional.
“Asas pertama dalam bernegara adalah perlindungan, yang artinya pertahanan. Tanpa pertahanan yang kuat, eksistensi bangsa akan terancam,” kata Prabowo.
Selain itu, ia juga menyoroti dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan menegaskan bahwa konsep survival (bertahan hidup) kini menjadi prinsip utama dalam statecraft atau tata kelola negara.
“Dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian saat ini, asas yang dominan dalam bernegara adalah survival atau bertahan hidup. Keberadaan negara adalah untuk memastikan bahwa bangsa kita tetap bertahan,” tegasnya.
Peran Strategis Dewan Pertahanan Nasional
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian DPN yang juga Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan bahwa struktur organisasi DPN dirancang untuk menghadapi berbagai tantangan nasional yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara.
“DPN tidak hanya bertugas mengawasi dan merumuskan kebijakan pertahanan nasional, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden dalam menghadapi ancaman global dan domestik,” ujar Sjafrie Sjamsoeddin.
Ia menambahkan bahwa DPN berperan dalam merancang kebijakan pertahanan negara untuk lima tahun ke depan, memastikan bahwa strategi pertahanan Indonesia tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika global yang terus berubah.
Langkah Strategis Menuju Pertahanan yang Lebih Kuat
Sidang perdana ini menandai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem pertahanan Indonesia secara lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Dengan adanya DPN, diharapkan kebijakan pertahanan yang diterapkan dapat lebih terarah, responsif, dan adaptif terhadap tantangan geopolitik global.
Sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia harus memiliki sistem pertahanan yang kokoh dan berdaya tahan tinggi. Keberadaan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menjadi langkah konkret dalam memastikan bahwa Indonesia tetap berdaulat dan mampu menghadapi berbagai tantangan global di masa depan.
Sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menandakan era baru dalam kebijakan pertahanan Indonesia. Dengan semakin kompleksnya tantangan global, pertahanan negara menjadi aspek utama dalam menjaga kedaulatan bangsa. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pertahanan yang lebih kuat, sistematis, dan berorientasi ke depan. Keberadaan DPN diharapkan dapat menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional, serta memastikan Indonesia tetap teguh sebagai negara yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
