TransparanNews, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam terhadap vonis ringan yang dijatuhkan pada kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Menurutnya, keputusan tersebut tidak hanya mencederai keadilan masyarakat, tetapi juga mengancam integritas sistem hukum di Indonesia.
Gambar Istimewa : twimg.com
Pernyataan ini diungkapkan Prabowo saat memberikan pidato dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 yang digelar di Gedung Bappenas, Senin (30/12/2024).
“Kalau sudah jelas menyebabkan kerugian besar, terutama para hakim, vonisnya jangan terlalu ringan. Nanti rakyat bisa mempertanyakan. Mereka mungkin tidak paham hukum secara teknis, tapi mereka tahu mana yang adil. Korupsi ratusan triliun, vonisnya hanya sekian tahun? Ini tidak masuk akal,” tegasnya.
Prabowo juga meminta Jaksa Agung untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan mengajukan banding. “Jaksa Agung, naik banding tidak? Vonisnya harusnya bisa sampai 50 tahun, kira-kira begitu,” tambahnya dengan nada serius.
Pengawasan Fasilitas di Lapas
Tidak hanya soal vonis, Prabowo juga menyoroti kemungkinan adanya fasilitas mewah di dalam lembaga pemasyarakatan untuk para terpidana kasus korupsi. Ia meminta Menteri Pemasyarakatan untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak terjadi.
“Jangan sampai di penjara mereka hidup nyaman, pakai AC, punya kulkas, punya TV. Ini harus diawasi dengan ketat!” ujarnya.
Komitmen Menuju Pemerintahan Bersih
Prabowo menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Ia menyerukan kepada seluruh pejabat dan aparatur negara untuk introspeksi dan meninggalkan budaya korupsi, termasuk praktik mark-up anggaran yang telah lama menjadi momok.
“Seluruh aparat, mulai dari eselon hingga staf, harus memahami bahwa mark-up itu adalah korupsi. Itu sama saja dengan merampok uang rakyat. Jika proyek nilainya Rp100 juta, jangan dibuat Rp150 juta. Budaya seperti ini harus dihentikan,” tuturnya tegas.
Prabowo juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan dampak positif bagi pendapatan negara. Dengan pengelolaan yang bersih dan transparan, ia optimistis pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Insyaallah, jika kita kelola negara dengan baik, pendapatan negara akan meningkat. Dan pendapatan itu bisa digunakan sepenuhnya untuk pembangunan,” pungkasnya dengan optimisme.
Respons Masyarakat
Pernyataan Prabowo ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Banyak yang mendukung sikap tegasnya, namun ada pula yang mempertanyakan sejauh mana komitmen tersebut akan diwujudkan. Di tengah tuntutan publik akan keadilan, kritik ini diharapkan dapat mendorong reformasi nyata dalam sistem hukum dan pemerintahan.
Dengan langkah konkret dan kepemimpinan yang tegas, harapan besar pun disematkan agar Indonesia dapat memberantas korupsi secara menyeluruh, demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Vonis ringan bagi koruptor tidak boleh lagi menjadi preseden buruk bagi bangsa ini.
