TransparanNews, Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) mengadakan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas poin ketujuh dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu menciptakan Indonesia bebas dari korupsi. Pertemuan ini berlangsung pada Jumat (17/1/2025) di kantor Kemenkopolkam.
Gambar Istimewa : kpk.go.id
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan (BG), menegaskan bahwa reformasi di bidang hukum dan birokrasi menjadi prioritas nasional yang ditekankan dalam Asta Cita tersebut. “Ini merupakan salah satu program prioritas nasional sebagaimana diamanahkan Bapak Presiden Prabowo Subianto butir ketujuh Asta Cita,” ujar BG.
Ia menjelaskan bahwa prioritas utama dalam agenda ini adalah pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk melalui reformasi hukum dan birokrasi. “Reformasi ini mencakup transparansi dan pengawasan berbasis risiko untuk mencegah kebocoran anggaran negara,” imbuhnya.
Fokus pada Pencegahan Kebocoran Anggaran
BG menekankan pentingnya kerja sama antara Kemenkopolkam dan KPK dalam meningkatkan transparansi anggaran di berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu langkah utama adalah memanfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk memperkuat pengawasan.
“Kemenkopolkam akan mendukung konektivitas KPK dengan berbagai kementerian dan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan potensi kebocoran anggaran negara,” tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan edukasi dan kampanye anti korupsi secara masif kepada masyarakat. Sosialisasi nilai-nilai integritas dan transparansi juga akan menjadi prioritas untuk menciptakan budaya anti korupsi di Indonesia.
Kolaborasi Antarlembaga Ditingkatkan
Untuk memastikan efektivitas implementasi program, BG menyatakan bahwa Kemenkopolkam akan mengoordinasikan sinergi antar kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum. “Kolaborasi ini akan semakin intensif dengan koordinasi Kemenkopolkam bersama beberapa kementerian, khususnya lembaga penegak hukum,” kata dia.
Menurut BG, langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia, tetapi juga berdampak positif pada sektor ekonomi. Dengan meningkatnya kepercayaan publik dan investor, indeks persepsi korupsi Indonesia diharapkan dapat mengalami perbaikan signifikan.
Dampak Positif bagi Investasi
BG menambahkan bahwa keberhasilan dalam memberantas korupsi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pemerintah Indonesia. “Peningkatan trust ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan indeks persepsi korupsi kita,” ujarnya.
Pertemuan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan kolaborasi yang lebih erat antara Kemenkopolkam dan KPK, harapannya langkah-langkah pencegahan korupsi dapat berjalan lebih efektif, sehingga tercipta Indonesia yang lebih transparan, bebas korupsi, dan kondusif bagi pertumbuhan investasi.
