TransparanNews, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus memperkuat langkah untuk mempercepat swasembada pangan, sejalan dengan prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden. Langkah ini melibatkan optimalisasi berbagai program strategis yang sudah berjalan, dengan fokus pada peningkatan hasil pertanian dan penguatan infrastruktur pendukung.
Gambar Istimewa : kompas.com
“Presiden sudah menyampaikan, swasembada pangan ini menjadi prioritas utama. Kami berkomitmen untuk meningkatkan, karena Jawa Tengah ini salah satu lumbung pangan nasional,” ujar Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (31/12/2024).
Fokus pada Optimalisasi Program Strategis
Rakortas tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan dihadiri oleh sejumlah menteri serta perwakilan kementerian terkait. Beberapa di antaranya adalah Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Dalam forum tersebut, Pemprov Jawa Tengah memaparkan sejumlah program unggulan yang telah diimplementasikan. Beberapa langkah konkret yang dilakukan meliputi:
- Peningkatan luas tambah tanam hingga mencapai 115 persen per November 2024, melebihi target pemerintah pusat.
- Penguatan sistem irigasi, yang mencakup pengelolaan 139 Daerah Irigasi (DI) dengan total luas lintasan 386.989 hektar.
- Distribusi pupuk secara tepat sasaran kepada petani.
- Peningkatan jumlah penyuluh pertanian, yang dianggap sebagai kunci keberhasilan sektor pertanian.
- Penyediaan bibit unggul untuk mendukung hasil panen yang lebih maksimal.
“Luas tambah tanam ini akan terus bertambah hingga akhir Desember, artinya target yang ditetapkan pemerintah pusat telah terlampaui,” kata Nana.
Pengelolaan Irigasi Jadi Sorotan
Terkait pengelolaan irigasi, Nana menjelaskan bahwa dari total luas area irigasi di Jawa Tengah, sebanyak 108 DI dengan luasan 86.865 hektar menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sementara 31 DI seluas 300.124 hektar berada di bawah pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga diminta untuk mendata lahan-lahan tadah hujan yang belum memiliki akses irigasi.
Zulkifli Hasan, selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan, menegaskan pentingnya percepatan program swasembada pangan. Salah satu langkah yang disarankan adalah penggunaan sistem pompanisasi di wilayah yang tidak memungkinkan pembangunan bendungan.
“Kalau yang tidak bisa dibangun irigasi karena tidak ada bendungan, maka bisa pakai sistem pompanisasi,” jelas Zulkifli.
Penyuluh Pertanian sebagai Ujung Tombak
Dalam upaya meningkatkan produktivitas, jumlah penyuluh pertanian akan ditambah dan sebagian akan ditarik ke pemerintah pusat. Peran penyuluh ini tidak hanya terbatas pada pengelolaan padi, tetapi juga mencakup pengembangan komoditas hortikultura dan lainnya.
“Penyuluh pertanian ini akan menjadi kunci keberhasilan program. Mereka tidak hanya fokus pada padi, tetapi juga hortikultura dan komoditas lainnya,” tambahnya.
Dukungan Terintegrasi dari Semua Pihak
Program swasembada pangan ini memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Jawa Tengah, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, diharapkan mampu menjadi model keberhasilan dalam program ini. Dengan optimalisasi irigasi, distribusi pupuk, dan peningkatan kapasitas penyuluh, target swasembada pangan nasional diharapkan dapat tercapai lebih cepat.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Jawa Tengah terus menunjukkan perannya sebagai salah satu tulang punggung ketahanan pangan nasional. Komitmen yang kuat dari semua pihak menjadi kunci keberhasilan program ini untuk mencapai hasil yang maksimal.
