Langkah ini diambil pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa keputusan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil.
Aspirasi Rakyat Mendapat Perhatian Serius
Dalam pertemuan yang berlangsung pada 5 Desember 2024 antara DPR RI dan Presiden Prabowo, telah disepakati beberapa poin penting terkait kebijakan PPN ini. Hasil dari diskusi tersebut diumumkan pada 31 Desember 2024, bersamaan dengan penerapan kebijakan baru yang pro-rakyat.
Gambar Istimewa : klikwarta.com
“Kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah Prabowo-Gibran yang mendengar dan merespons aspirasi rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan sekarang memiliki komitmen untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat kecil,” ujar Dasco kepada wartawan di Jakarta.
Tiga Poin Penting Kebijakan PPN
Menurut Dasco, terdapat tiga poin utama yang menjadi fokus dalam kebijakan ini:
- Kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.
Pemerintah menegaskan bahwa hanya barang dan jasa kategori mewah yang akan dikenakan tarif PPN baru sebesar 12 persen. - Barang dan jasa lain tetap dikenakan tarif PPN lama.
Untuk barang dan jasa di luar kategori mewah, tarif PPN tetap dipertahankan pada level 11 persen. - Barang kebutuhan pokok bebas dari PPN.
Barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat masih mendapatkan fasilitas pembebasan PPN atau dikenakan tarif nol persen seperti sebelumnya.
Dampak Ekonomi Kebijakan
Dasco mengungkapkan bahwa keputusan ini memiliki implikasi signifikan terhadap penerimaan negara. Dengan kebijakan ini, pendapatan pemerintah melalui APBN 2025 diperkirakan mencapai Rp3,2 triliun. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan potensi penerimaan sebesar Rp75 triliun jika tarif PPN 12 persen diberlakukan untuk semua barang dan jasa.
“Pilihan ini sangat sulit bagi pemerintah, tetapi kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena keputusan ini menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil,” ujar Dasco.
Seruan untuk Persatuan dan Kemajuan Indonesia
Dasco juga mengajak masyarakat untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjalankan tugas negara. Ia berharap kebijakan ini mampu menjadi awal yang baik untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih maju di tahun 2025.
“Mari kita bersatu, mendukung pemerintah, dan berdoa agar Indonesia semakin maju di masa mendatang. Selamat Tahun Baru 2025!” tutup Dasco.
Langkah pemerintah menaikkan PPN hanya untuk barang mewah menjadi bukti nyata bahwa aspirasi rakyat mendapat perhatian. Kebijakan ini tidak hanya mempertahankan daya beli masyarakat kecil tetapi juga memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial. Dengan implementasi kebijakan yang tepat, diharapkan perekonomian Indonesia terus bertumbuh dan kesejahteraan rakyat semakin meningkat.
