TransparanNews, Jakarta – Perubahan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih yang semula dijadwalkan berlangsung pada awal Februari kini dipastikan digelar pada 20 Februari 2025. Salah satu pihak yang terdampak adalah Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung. Menanggapi hal ini, Pramono menyatakan dirinya siap mengikuti keputusan pemerintah pusat tanpa keberatan.
Dalam sebuah wawancara dengan awak media di Jakarta Utara, Rabu (5/2/2025), Pramono dengan tegas menyatakan komitmennya untuk menghormati keputusan pemerintah. “Sekarang saya ada di pemerintahan provinsi Jakarta, maka sebagai bagian dari itu, saya wajib mengikuti kapan pun Presiden akan melantik kami,” ujar Pramono.
Persiapan Jelang Pelantikan
Meski pelantikan mengalami penundaan, Pramono memastikan bahwa penundaan ini tidak menghambat persiapannya untuk menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Menurutnya, kepala daerah terpilih memiliki tanggung jawab moral untuk mulai mempersiapkan diri sebelum resmi menjabat. Demi memastikan kelancaran transisi pemerintahan, Pramono telah membentuk Tim Transisi yang bertugas untuk membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah provinsi yang masih menjabat saat ini.
“Saya sudah menyiapkan Tim Transisi untuk berdiskusi dengan Pemprov DKI agar ada sinkronisasi dengan pemerintahan sebelumnya. Ini penting agar tidak ada kekosongan kebijakan saat nanti kami mulai bekerja,” tambah Pramono.
Selain itu, Pramono juga telah menunjuk sejumlah staf khusus dan staf ahli yang akan membantunya dalam menjalankan tugas pemerintahan. Persiapan ini, menurutnya, merupakan langkah awal penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif sejak hari pertama dirinya resmi dilantik.
“Dengan sudah adanya penetapan dari KPUD, maka siapapun yang sudah ditetapkan itu juga harus bertanggung jawab untuk menyiapkan diri. Walaupun belum secara formal menjabat, persiapan tetap harus dilakukan,” jelas Pramono.
Komunikasi dengan Pejabat Saat Ini
Dalam rangka memastikan kelancaran transisi, Pramono juga telah menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak terkait. Ia menyebutkan bahwa dirinya telah berdiskusi secara langsung dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta dan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk membahas berbagai hal strategis yang akan menjadi prioritas pemerintahan mendatang.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Pj Gubernur maupun Pak Sekda. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang sudah berjalan baik akan tetap berlanjut, sementara kami juga mempersiapkan sejumlah terobosan baru,” ujarnya.
Tidak Mempermasalahkan Penundaan
Terkait perubahan jadwal pelantikan yang dilakukan pemerintah pusat, Pramono menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, hal yang paling utama adalah tetap fokus bekerja dan mempersiapkan diri secara matang. Pramono juga menyatakan bahwa dirinya siap kapan saja dilantik oleh Presiden.
“Jadi, saya tetap bekerja seperti biasa. Penundaan ini bukan masalah besar. Presiden bisa melantik kapan saja, dan saya akan selalu siap,” kata Pramono menutup wawancara.
Penundaan jadwal pelantikan kepala daerah tidak menjadi hambatan bagi Pramono Anung dalam mempersiapkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dengan membentuk Tim Transisi, menunjuk staf ahli, dan menjalin komunikasi dengan pejabat pemerintah saat ini, Pramono menunjukkan keseriusannya untuk menjalankan tugas dengan baik. Penundaan ini justru menjadi momentum baginya untuk mematangkan strategi pemerintahan baru yang akan ia pimpin. Kesiapan dan komitmennya jelas menjadi sinyal positif bagi masyarakat Jakarta yang menanti kepemimpinan baru di ibu kota.
