TransparanNews, Tangerang – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang bertujuan untuk membuka akses bagi para nelayan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan masyarakat nelayan dalam mencari penghidupan di laut.
Gambar Istimewa : kompas.com
Langkah ini juga menjawab kekhawatiran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang sebelumnya menyayangkan tindakan tersebut. “Pagar itu dibongkar untuk memberikan jalan keluar masuk bagi para nelayan agar mereka dapat mencari ikan di laut dengan lebih leluasa,” ujar Agus dalam keterangannya pada Senin (20/1/2025).
Koordinasi Antarinstansi untuk Penanganan Menyeluruh
Meski pembongkaran saat ini dihentikan sementara, Agus memastikan bahwa upaya ini akan dilanjutkan hingga tuntas. Prosesnya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk koordinasi erat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Ya, pagar laut akan dibongkar seluruhnya. Namun, ini dilakukan bersama semua instansi terkait, tidak hanya TNI saja,” tegas Agus. Ia juga menyebut bahwa pembongkaran ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga pelaksanaannya menjadi prioritas strategis pemerintah.
Proses Hukum dan Pandangan Kementerian Kelautan
Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa pagar laut yang terletak di Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, sebaiknya tidak dibongkar sementara. Menurutnya, pagar tersebut dapat menjadi alat bukti penting dalam penyelidikan aktivitas ilegal yang mungkin terjadi di kawasan itu.
“Pencabutan sebaiknya ditunda hingga penyelidikan selesai. Jika sudah diketahui siapa pihak yang memasang pagar, proses hukum bisa lebih mudah,” ujar Wahyu dalam pernyataan yang diberikan di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/1/2025).
Wahyu juga menyampaikan kekecewaannya terhadap pembongkaran awal yang dilakukan oleh pihak TNI AL. Menurutnya, barang tersebut seharusnya diamankan hingga proses hukum selesai. “Saya dengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut. Padahal, pagar itu bisa menjadi barang bukti,” katanya.
Langkah Mediasi dan Komunikasi
Sebagai tindak lanjut, Wahyu mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali. Koordinasi lebih lanjut diharapkan mampu menyelaraskan langkah antara KKP dan TNI AL dalam menangani kasus ini.
“Tadi KSAL sudah menghubungi saya saat rapat. Setelah ini, saya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan beliau untuk menyelesaikan masalah ini secara baik,” ungkap Wahyu.
Mengutamakan Kepentingan Rakyat
Di tengah polemik ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan kembali bahwa fokus utama pembongkaran pagar laut adalah untuk kepentingan rakyat, khususnya nelayan. Ia memastikan bahwa semua langkah yang diambil akan sesuai dengan prosedur hukum dan melibatkan koordinasi lintas instansi.
“Presiden telah memberikan arahan yang jelas, yaitu mendukung masyarakat nelayan agar bisa bekerja tanpa hambatan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk hadir bagi rakyatnya,” tutup Agus.
Polemik pembongkaran pagar laut di Tangerang memperlihatkan perlunya sinergi antara berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Sementara TNI berfokus pada kebutuhan mendesak nelayan, KKP menekankan pentingnya langkah hukum. Dengan komunikasi yang lebih baik, diharapkan solusi yang menguntungkan semua pihak dapat tercapai, sekaligus menjaga kepentingan masyarakat nelayan.
