“Kami pastikan tidak ada celah bagi kepala desa untuk bermain-main dengan anggaran sebesar ini. Dana Rp16 triliun ini harus memiliki jejak penggunaan yang jelas,” tegas Yandri saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Ketentuan Alokasi dalam Peraturan Mendes Nomor 2 Tahun 2025
Yandri menjelaskan, ketentuan alokasi Dana Desa ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025, yang mengamanatkan alokasi minimal 20% dari Dana Desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Langkah ini sejalan dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional yang menjadi bagian dari program aksi Presiden Prabowo.
Gambar Istimewa : kompas.com
“Ketahanan pangan di tingkat desa, seperti lumbung pangan lokal, merupakan langkah strategis untuk mendukung swasembada pangan. Ini sudah masuk dalam perencanaan kami sebagai salah satu dari 12 aksi prioritas Kemendes PDT,” ungkapnya.
12 Aksi Prioritas Kemendes PDT
Dalam paparannya, Yandri menyebut bahwa ketahanan pangan desa menempati urutan kedua dari 12 aksi prioritas Kemendes PDT. Program ini hanya kalah dari revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang diarahkan untuk mendukung inisiatif Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Program revitalisasi BUMDes menjadi kunci utama di aksi prioritas pertama, sementara ketahanan pangan desa ada di posisi kedua. Ini mencerminkan komitmen kami untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus penjaga stabilitas pangan,” jelasnya.
Kolaborasi Menjadi Kunci Utama
Tidak hanya mengandalkan alokasi dana, Yandri menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai target swasembada pangan. Ia mengajak seluruh Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan hingga tingkat desa untuk bekerja sama merealisasikan program ini.
“Dukungan dari semua pihak, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa, sangat dibutuhkan. Kolaborasi ini akan memastikan program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan maksimal,” imbuhnya.
Mendukung Program Presiden Prabowo
Program swasembada pangan yang menjadi salah satu agenda besar Presiden Prabowo diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan. Dengan memaksimalkan potensi desa sebagai pusat produksi pangan, Indonesia diharapkan mampu mencapai target tersebut secara berkelanjutan.
Yandri mengakhiri paparannya dengan optimisme bahwa langkah-langkah yang telah dirancang oleh Kemendes PDT akan membawa dampak signifikan bagi desa-desa di Indonesia. Dengan dukungan dana desa, aksi prioritas, dan kerja sama lintas sektor, program swasembada pangan diharapkan dapat terealisasi dalam waktu dekat.
