TransparanNews, Jakarta – Wacana terkait calon Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menjadi perbincangan hangat jelang pengumuman kabinet baru pada 20 Oktober 2024 mendatang. Seiring dengan itu, muncul pandangan dari Nirwono Joga, seorang Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, yang menilai pentingnya jabatan ini diisi oleh orang-orang dari internal kementerian, bukan politisi atau pengusaha.
Alasannya Harus Dari Internal Kementerian
Menurut Nirwono, pengalaman menjadi faktor kunci dalam memilih pemimpin untuk posisi Menteri PUPR. Ia berpendapat bahwa mereka yang berasal dari dalam kementerian lebih memahami budaya kerja dan mekanisme birokrasi di kementerian ini, sehingga bisa menjalankan program pemerintah dengan lebih efektif.
Gambar Istimewa : bisnistoday.co.id
“Pengalaman pahit di era Presiden Abdurrahman Wahid menjadi pelajaran penting. Saat itu, ketika kementerian dipimpin oleh orang luar, terjadi banyak hambatan dalam menjalankan program-program karena kurangnya pemahaman terhadap sistem yang ada,” jelasnya dalam wawancara yang dikutip, Jumat, 18 Oktober 2024.
Lebih lanjut, Nirwono menilai bahwa pemimpin dari luar kementerian seringkali membawa kepentingan pribadi atau politik yang dapat mengganggu fokus utama kementerian dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik. “Kalangan luar sering terjebak dalam kepentingan politik dan bisnis, sehingga sulit fokus pada tugas utama,” tambahnya.
Isu Calon Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
Seiring dengan rencana pembentukan kabinet baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, sejumlah nama mulai disebut-sebut sebagai calon Menteri PUPR. Beberapa nama seperti Fahri Hamzah dari Partai Gelora dan Teuku Riefky Harsya dari Partai Demokrat menjadi perbincangan publik. Namun, penunjukan tokoh-tokoh ini menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait potensi pengaruh politik dalam pengambilan keputusan di kementerian.
Nirwono menegaskan bahwa penunjukan menteri harus mempertimbangkan kualitas dan kompetensi, bukan hanya soal loyalitas politik. Ia berpendapat bahwa jabatan strategis seperti Menteri PUPR menuntut pemahaman yang mendalam mengenai pembangunan infrastruktur dan kebijakan perumahan rakyat, yang lebih baik dimiliki oleh mereka yang telah berpengalaman di dalam kementerian.
“Kualitas dan kompetensi harus lebih diutamakan daripada sekadar loyalitas politik. Kita butuh pemimpin yang benar-benar memahami persoalan teknis dan tantangan di lapangan,” tegasnya.
Risiko Penunjukan Menteri dari Luar
Penunjukan menteri dari luar kementerian seringkali diwarnai oleh kekhawatiran mengenai kemampuan beradaptasi dengan tugas-tugas di kementerian. Hal ini tidak lepas dari pengalaman masa lalu, di mana menteri yang berasal dari kalangan politisi atau pengusaha cenderung membawa agenda-agenda tertentu yang tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Nirwono mengingatkan bahwa posisi Menteri PUPR sangat penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan standar hidup masyarakat Indonesia. Jika salah memilih pemimpin, risiko terjadinya kegagalan program atau penundaan proyek pembangunan sangat besar, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat luas.
“Dengan posisi strategis seperti Menteri PUPR, Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki dedikasi tinggi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Jika tidak, kita hanya akan mengulangi kesalahan yang sama seperti di masa lalu,” tuturnya.
Harapan Menjelang Pengumuman Kabinet
Dengan mendekatnya pengumuman kabinet baru, Nirwono berharap bahwa Prabowo dan Gibran dapat mempertimbangkan masukan dari para pengamat dan masyarakat. Menurutnya, pemimpin yang dipilih untuk posisi Menteri PUPR harus mampu bekerja tanpa tekanan kepentingan politik dan fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia.
“Sebelum pengumuman resmi pada 20 Oktober 2024, kami berharap para pemimpin mendengarkan suara kritis ini, demi kepentingan masyarakat luas. Jangan sampai kepentingan politik jangka pendek mengorbankan kualitas hidup rakyat,” pungkasnya.
