TransparanNews, Jakarta – Pemerintah Indonesia terus menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan tangguh dalam menghadapi bencana. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyatakan bahwa infrastruktur yang inklusif menjadi komitmen utama pemerintah untuk menciptakan ruang yang ramah bagi semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
Gambar Istimewa : kompas.com
Pernyataan ini disampaikan Pratikno setelah menghadiri pertemuan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Selasa (14/1/2025). Dalam pertemuan tersebut, ia bersama Menko Agus Harimurti Yudhoyono dan jajarannya membahas rencana pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan, ketahanan bencana, serta pengembangan kota dan desa yang ramah bagi anak-anak, disabilitas, dan lansia.
Pentingnya Infrastruktur untuk Kesehatan Masyarakat
Pratikno menegaskan bahwa infrastruktur yang memadai berperan penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Ia menyoroti kebutuhan mendesak akan air bersih dan sanitasi yang baik sebagai langkah strategis untuk menurunkan angka stunting di Indonesia.
“Masalah kesehatan masyarakat, seperti stunting, tidak hanya soal asupan gizi, tetapi juga terkait dengan infrastruktur seperti air bersih dan sanitasi. Tanpa perbaikan di sektor ini, upaya menurunkan angka stunting akan sulit tercapai,” ujar Pratikno pada Rabu (15/1/2025).
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur perumahan untuk mengurangi risiko penyakit menular seperti TBC. “Perumahan yang layak, lingkungan bersih, dan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Jika infrastruktur buruk, dampaknya terhadap kesehatan akan semakin besar,” tambahnya.
Membangun Infrastruktur Tangguh Bencana
Selain aspek kesehatan, Pratikno menegaskan bahwa pemerintah juga serius membangun infrastruktur yang mampu menghadapi bencana alam. Infrastruktur yang tangguh tidak hanya dirancang untuk bertahan dari gempa, tsunami, banjir, atau longsor, tetapi juga dirancang untuk meminimalkan dampak bencana dan mempercepat proses pemulihan pascabencana.
“Kita harus memastikan bahwa masyarakat tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan akibat bencana. Infrastruktur yang tangguh dapat mengurangi risiko dan melindungi masyarakat dari dampak buruk bencana alam,” jelas Pratikno.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam upaya pembangunan infrastruktur tangguh. Menurutnya, kolaborasi yang erat menjadi kunci keberhasilan program-program prioritas pemerintah.
Inisiatif Kelompok Kerja untuk Infrastruktur Inklusif
Sebagai langkah konkret, Menko PMK menginisiasi pembentukan kelompok kerja yang berfokus pada tiga prioritas utama: infrastruktur kesehatan, ketahanan bencana, dan pengembangan kota serta desa ramah anak, disabilitas, dan lansia. Kelompok kerja ini diharapkan dapat merumuskan solusi inovatif dan memastikan implementasi program berjalan sesuai target.
Pratikno juga mengajak semua pihak untuk ikut berkontribusi dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang inklusif dan tangguh. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kerja sama semua elemen, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat, agar target pembangunan dapat tercapai secara maksimal,” tegasnya.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak, pembangunan infrastruktur yang inklusif dan tangguh diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Infrastruktur yang baik bukan hanya fondasi fisik bagi bangsa, tetapi juga dasar untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, sehat, dan aman bagi generasi mendatang.
