Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, koordinasi ini menjadi tindak lanjut dari permintaan khusus Presiden. “Koordinasi ini tidak hanya melibatkan Kemenag, tetapi juga BPH dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kami akan memastikan semua prosesnya berjalan sesuai harapan,” ujar Tessa saat konferensi pers di Gedung Merah Putih, Selasa (7/1/2025).
Mantan Pegawai KPK Dilibatkan dalam Pengawasan
Sebagai langkah nyata, KPK telah menempatkan beberapa mantan pegawainya di BPH untuk membantu pelaksanaan ibadah haji. “Mereka bertugas memastikan proses berjalan sesuai prosedur, sekaligus melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan,” jelas Tessa.
Gambar Istimewa : detik.net.id
Tessa menambahkan, keberadaan mantan pegawai KPK di lapangan akan memperkuat pengawasan dan memastikan transparansi penggunaan anggaran haji. “Kami optimis pengawasan ini dapat meningkatkan efisiensi, sehingga biaya haji dapat lebih terjangkau bagi masyarakat,” tambahnya.
Fokus pada Efisiensi dan Transparansi
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto, juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelayanan publik, termasuk ibadah haji, merupakan salah satu tugas utama KPK. “Kami menyambut baik permintaan Presiden karena hal ini sejalan dengan fungsi monitoring yang kami emban,” kata Fitroh.
Selain itu, langkah ini diharapkan dapat memperbaiki sejumlah catatan penting terkait penyelenggaraan haji pada periode sebelumnya. Salah satu temuan yang mencuat adalah dugaan manipulasi kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi.
“Pengawasan ini penting agar mereka yang berhak berangkat tidak kehilangan haknya akibat manipulasi,” ungkap Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji 2025.
Komitmen KPK untuk Ibadah Haji Lebih Baik
Dalam rapat perdana Timwas Haji dan Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 DPR RI, Dasco menyampaikan bahwa Presiden secara khusus meminta KPK mendampingi Kemenag dan BPH. “Arahan ini menjadi prioritas agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini lebih baik dan bebas dari penyimpangan,” tegasnya.
Tessa pun mengapresiasi penurunan biaya haji yang diumumkan baru-baru ini. “Ini tentu kabar baik bagi masyarakat. Kami berharap efisiensi dan transparansi terus menjadi prioritas ke depan,” pungkasnya.
Harapan untuk Masa Depan
Dengan pengawasan ketat yang dilakukan KPK, penyelenggaraan Ibadah Haji 2025 diharapkan berjalan lancar, efisien, dan bebas dari polemik. Langkah ini sekaligus menjadi cerminan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.
KPK bersama Kemenag, BPH, dan BPKH kini memikul tanggung jawab besar untuk menjadikan pelaksanaan ibadah haji lebih profesional dan transparan. Dukungan dari semua pihak tentu diperlukan agar upaya ini menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
