TransparanNews, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera memanggil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) dan perintangan penyidikan. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyatakan bahwa jadwal pemanggilan akan diumumkan sesuai keputusan penyidik.
“Kapan saudara HK akan dipanggil, tentu kita menunggu informasi dari penyidik. Bisa jadi pekan depan atau dua minggu ke depan,” ujar Tessa dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih pada Jumat (3/1/2025). Dia menegaskan, penyidik KPK terus bekerja secara optimal agar penyelesaian perkara tidak memakan waktu lama.
Fokus Penyelesaian Penyidikan
Tessa mengungkapkan bahwa KPK berharap proses penyidikan dapat segera dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU). Hal ini sejalan dengan komitmen KPK untuk menyelesaikan kasus tanpa hambatan yang berlarut-larut. “Kami meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hasil penyidikan,” tambahnya.
Pernyataan ini menjadi perhatian publik setelah Hasto menyatakan kesiapannya untuk kooperatif menjalani proses hukum. Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam dua dugaan pelanggaran hukum, yaitu suap PAW dan perintangan penyidikan. Penetapan ini menambah panjang daftar kasus korupsi yang tengah ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut.
Jeratan Hukum yang Mengintai
Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, ia juga dikenai Pasal 21 undang-undang yang sama terkait perintangan penyidikan.
Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa perbuatan Hasto tidak hanya melibatkan dugaan suap, tetapi juga upaya menghambat proses hukum. Jeratan hukum ini memperlihatkan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi dan memastikan tidak ada upaya menghalang-halangi penyelidikan yang sedang berlangsung.
Komitmen KPK Melawan Korupsi
Kasus ini menjadi salah satu ujian bagi KPK dalam mempertahankan kepercayaan publik. Lembaga ini terus menunjukkan komitmen untuk mengungkap praktik korupsi hingga ke akarnya, termasuk di lingkup partai politik.
Dengan memastikan pemanggilan Hasto sesuai prosedur, KPK ingin menegaskan bahwa setiap langkah hukum dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Hal ini juga menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, sekalipun mereka memiliki posisi strategis dalam partai besar seperti PDIP.
Dukungan Publik Diharapkan
Tessa mengimbau masyarakat untuk terus mendukung upaya KPK dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang tengah ditangani. “Kami memerlukan kepercayaan dan dukungan dari publik agar proses ini berjalan lancar,” tegasnya.
Pemanggilan Hasto Kristiyanto akan menjadi salah satu momen penting dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Dengan penyidikan yang terus berjalan, diharapkan kasus ini dapat segera memasuki tahap persidangan untuk memberikan kejelasan hukum yang adil dan transparan.
Dalam waktu dekat, publik akan melihat bagaimana proses hukum ini berlangsung, sekaligus menguji konsistensi KPK dalam menangani kasus besar. Tetap pantau perkembangan kasus ini untuk mendapatkan informasi terbaru secara akurat dan terpercaya.
