TransparanNews, Penajam Paser Utara – Dalam rangka memantau kesiapan tahapan Pilkada 2024 dan perkembangan pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik selama dua hari di kawasan yang akan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia ini. Kunjungan tersebut dilaksanakan sejak Jumat lalu, dengan Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, memimpin rombongan.
Kunjungan ini sekaligus menjadi peninjauan lapangan pertama bagi Komisi II DPR periode 2024-2029 di IKN. Rifqinizamy menjelaskan, “Ini adalah kunjungan kerja pertama Komisi II DPR periode 2024-2029 yang dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara,” ungkapnya dalam keterangan tertulis pada Minggu (10/11).
Kesiapan Tahapan Pilkada di Kalimantan Timur
Dalam kunjungannya, Rifqinizamy menyoroti persiapan Pilkada 2024 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk koordinasi dengan penyelenggara pemilu dan pihak terkait. Menurutnya, Pemprov Kaltim telah bekerja secara sinergis dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, dan Polri guna memastikan kesiapan setiap tahap Pilkada. Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) agar tetap sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Gambar Istimewa : promediateknologi.id
“Laporan yang kami terima menunjukkan bahwa NPHD di Kaltim berjalan dengan baik dan dukungan dari TNI dan Polri juga sangat solid,” tutur Rifqinizamy. Hal ini menjadi penting karena Provinsi Kalimantan Timur memiliki 2.821.202 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
Ia berharap, kunjungan kerja kali ini dapat mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga pelaksanaan Pilkada di Kalimantan Timur berjalan lancar dan aman. Hal ini, lanjut Rifqinizamy, juga mendukung kesiapan Kaltim sebagai pusat pemerintahan baru di Ibu Kota Nusantara.
Tinjauan Infrastruktur IKN: Dari Istana Negara hingga Embung MBH
Selain memantau persiapan Pilkada, rombongan Komisi II DPR juga mendapat kesempatan meninjau sejumlah proyek infrastruktur utama yang sedang dibangun di kawasan IKN. Basuki Hadimoeljono, Kepala Otorita IKN, mengajak Rifqinizamy beserta anggota Komisi II berkeliling melihat lokasi-lokasi strategis seperti Istana Negara, Istana Garuda, dan area Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko).
Pada Sabtu pagi (9/11), Basuki juga mengajak rombongan menikmati suasana pagi di area Embung MBH yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Embung MBH sendiri merupakan salah satu proyek yang diharapkan dapat menjadi penunjang infrastruktur air di kawasan pusat pemerintahan baru ini.
Dalam kesempatan tersebut, Basuki menyampaikan bahwa percepatan pembangunan di kawasan IKN menjadi salah satu prioritas utama. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk mempercepat proses pembangunan di seluruh sektor, mulai dari yudikatif, eksekutif, hingga legislatif. “Presiden Prabowo minta ini dipercepat. Beliau minta dipercepat untuk yang yudikatif, eksekutif, dan legislatif segera dibangun,” jelas Basuki.
IKN sebagai Simbol Kemajuan Indonesia
Kehadiran Komisi II DPR di IKN tidak hanya berfokus pada kesiapan Pilkada atau pembangunan infrastruktur semata, melainkan juga sebagai dukungan nyata atas langkah pemerintah untuk menciptakan pusat pemerintahan yang modern dan terpadu di Nusantara. IKN diharapkan mampu menjadi simbol kemajuan Indonesia sekaligus merefleksikan konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada lingkungan, efisiensi, dan kemajuan teknologi.
Otorita IKN dan pemerintah pusat bekerja sama erat dalam memastikan bahwa setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pengelolaan lahan, hingga penyediaan fasilitas umum, dilakukan dengan penuh perhitungan dan memperhatikan kearifan lokal. Hal ini termasuk dalam merancang infrastruktur hijau, ruang terbuka hijau, serta pengelolaan sumber daya air yang ramah lingkungan.
Tantangan yang Dihadapi dalam Persiapan Pilkada dan Pembangunan IKN
Meski optimisme tinggi, proses persiapan Pilkada di Kalimantan Timur dan pembangunan IKN bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan integritas Pilkada di tengah wilayah dengan luas geografis yang signifikan dan aksesibilitas yang terbatas di beberapa daerah. Selain itu, penyediaan infrastruktur yang sesuai standar juga harus dikejar untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan fasilitas publik lainnya.
IKN, yang akan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia, harus mampu menyediakan sarana dan prasarana terbaik untuk mendukung aktivitas pemerintahan sekaligus menjadi kota yang nyaman dan layak huni. Pemerintah harus menjaga agar pembangunan di IKN sejalan dengan visi jangka panjang dalam menciptakan kawasan yang ramah lingkungan, modern, dan selaras dengan konsep kota pintar (smart city).
Pentingnya Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mendukung IKN
Keberhasilan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam kunjungan ini, Komisi II DPR berharap kerja sama tersebut dapat semakin kuat, terutama dalam menyongsong Pilkada 2024 yang akan menjadi salah satu proses demokrasi penting di Indonesia.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimoeljono, juga menekankan pentingnya kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua pihak terkait agar pembangunan IKN dapat berjalan sesuai rencana. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan tidak hanya Pilkada 2024 yang sukses, tetapi juga IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang mampu mewakili semangat dan nilai-nilai bangsa Indonesia.
