TransparanNews, Jakarta – Upaya pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat terus diperkuat dengan sinergi berbagai pihak. Pada Jumat (10/1/2024), Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menpera) Maruarar Sirait di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Pertemuan ini bertujuan untuk mendukung program prioritas nasional, yakni pembangunan 3 juta rumah.
Polri Siap Berikan Dukungan Maksimal
Dalam pernyataannya, Kapolri Listyo Sigit menegaskan komitmen Polri untuk mendampingi dan mendukung kelancaran program ini. “Kami siap memberikan dukungan penuh agar program pembangunan 3 juta rumah berjalan lancar demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sigit pada Sabtu (11/1/2025).
Gambar Istimewa : gardanasional.co.id
Kapolri juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan program ini, termasuk masalah lahan dan pengawasan di lapangan.
Menpera: Rumah untuk Keadilan Sosial
Sementara itu, Menpera Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara pihaknya dan Polri. Menurut Ara, program ini lebih dari sekadar membangun rumah. “Ini adalah tentang membangun harapan, memperkuat keadilan sosial, dan memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan hak mereka atas hunian yang layak,” tegasnya.
Ara menambahkan, program ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengatasi kesenjangan akses perumahan di Indonesia. “Dukungan dari Polri akan memperkuat implementasi program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” jelasnya.
Visi Pemerintah: Rumah Layak untuk Semua
Program pembangunan 3 juta rumah ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin akses rumah murah dan sanitasi bagi masyarakat desa dan rakyat kurang mampu. Sasaran utama program ini adalah masyarakat dengan pendapatan di bawah Rp 8 juta per bulan.
Untuk tahun 2025, pemerintah telah menetapkan target pembangunan 500.000 unit rumah sebagai langkah awal. Lahan yang digunakan berasal dari berbagai sumber, termasuk:
- Aset negara hasil penyitaan tindak pidana korupsi,
- Aset BLBI,
- Lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta
- Donasi tanah dari korporasi melalui program CSR.
Dengan memanfaatkan berbagai sumber daya ini, pemerintah optimistis target ambisius tersebut dapat tercapai.
Langkah Nyata Mengatasi Kesenjangan
Program ini bukan hanya soal angka, melainkan tentang mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Hunian layak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, Polri, dan sektor swasta, diharapkan program ini dapat menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan perumahan di Indonesia.
Melalui kolaborasi ini, Indonesia diharapkan mampu memberikan solusi berkelanjutan dalam penyediaan hunian layak. Program pembangunan 3 juta rumah ini bukan hanya target angka, tetapi juga komitmen nyata untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.
Langkah sinergis antara Polri dan Kementerian Perumahan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung program prioritas nasional. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, visi mewujudkan keadilan sosial melalui penyediaan hunian layak bagi rakyat semakin mendekati kenyataan. Ini adalah langkah besar untuk Indonesia yang lebih sejahtera.
