TransparanNews, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), angkat bicara terkait penetapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menegaskan bahwa proses hukum tersebut harus dihormati.
“Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada,” ujar Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (25/12/2024). Pernyataan ini disampaikan dengan tenang saat dirinya ditanya wartawan.
Gambar Istimewa : memoindonesia.co.id
Ketika ditanya lebih lanjut soal pandangannya terkait penetapan status tersangka Hasto, Jokowi hanya tersenyum sembari mengatakan, “Hehee… sudah purnatugas, sudah pensiunan.” Ungkapan tersebut merujuk pada status Jokowi yang kini telah selesai menjalani masa jabatannya sebagai presiden.
PDIP Soroti Muatan Politik
Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui beberapa petingginya menilai bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK sarat dengan kepentingan politik. Hal ini disampaikan oleh Ronny, salah satu pejabat tinggi PDIP, dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam (24/12/2024).
Menurut Ronny, Hasto dikenal vokal dalam menyampaikan kritik terhadap isu-isu yang dinilai berpotensi merusak demokrasi, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Kritik ini kerap diarahkan kepada sejumlah kebijakan yang terjadi di akhir masa pemerintahan Jokowi.
“Pemanggilan Sekjen DPP PDIP ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi putusan MK pada akhir 2023,” ungkap Ronny. Ia menegaskan bahwa sikap tegas Hasto tidak terlepas dari perannya sebagai representasi suara partai dalam menjaga demokrasi dan konstitusi.
Ronny juga menambahkan bahwa sikap tegas tersebut semakin terlihat pekan lalu ketika PDIP mengambil langkah drastis dengan memecat tiga kader yang dinilai telah melanggar prinsip demokrasi. “Tindakan ini menunjukkan bahwa partai tetap konsisten menjaga integritas meskipun harus menghadapi risiko politik,” tambahnya.
KPK dan Polemik Penetapan Tersangka
Di sisi lain, KPK belum memberikan keterangan lengkap mengenai detail kasus yang melibatkan Hasto. Namun, polemik penetapan tersangka ini memicu diskusi di publik, mengingat Hasto selama ini dianggap sebagai tokoh yang berani bersikap lantang terhadap isu-isu sensitif di ranah politik.
PDIP menilai ada motif tertentu di balik penetapan tersebut. Beberapa pihak menduga bahwa langkah KPK ini berpotensi menjadi bagian dari dinamika politik jelang transisi pemerintahan, meskipun belum ada bukti konkrit yang mendukung klaim tersebut.
Jokowi Tetap Dingin
Di tengah dinamika ini, Jokowi tetap memilih untuk bersikap dingin dan menjaga jarak. Responsnya yang terkesan santai mencerminkan posisinya sebagai mantan presiden yang tidak ingin terlibat langsung dalam polemik politik yang sedang berkembang.
Sikap Jokowi juga menunjukkan pentingnya menghormati proses hukum sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Namun, polemik ini diperkirakan akan terus bergulir, terutama karena melibatkan tokoh penting dari partai besar di Indonesia.
Kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi Hasto Kristiyanto secara pribadi, tetapi juga bagi PDIP sebagai salah satu partai politik terbesar di tanah air. Respons partai, publik, dan institusi terkait akan menentukan bagaimana isu ini berkembang di masa depan. Yang jelas, seperti yang diungkapkan Jokowi, “hormati seluruh proses hukum yang ada.”
