TransparanNews, Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), isu mengenai citra kepemimpinannya menjadi sorotan. Terungkap kabar bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana dalam jumlah besar, mencapai puluhan miliar rupiah, untuk memperbaiki citra Jokowi yang dianggap mulai merosot. Langkah ini diduga sebagai strategi pemerintah untuk menyeimbangkan opini publik yang semakin kritis terhadap Jokowi di penghujung masa jabatannya.
Menurut Hasrullah, seorang pakar komunikasi politik dari Universitas Hasanuddin, Jokowi tampaknya sadar bahwa persepsi masyarakat terhadap dirinya sudah tidak sepositif dulu. “Dia berusaha menutupi opini publik yang tajam,” ungkap Hasrullah saat diwawancarai. Upaya pemerintah untuk memoles citra ini dilihat sebagai bentuk respon atas meningkatnya kritik dari berbagai kalangan terhadap sejumlah kebijakan yang diambil Jokowi dalam beberapa tahun terakhir.
Citra Jokowi di Mata Publik Kian Memudar
Pada awal karier politiknya, Jokowi dikenal sebagai sosok pemimpin yang merakyat. Dengan gaya kepemimpinan sederhana dan kedekatan dengan rakyat, ia mendapatkan banyak pujian dari berbagai kalangan. Berita-berita positif mengenai Jokowi kerap menghiasi media, baik nasional maupun internasional. Kala itu, Jokowi dipandang sebagai simbol perubahan, pemimpin yang membawa harapan bagi masyarakat Indonesia.
Gambar Istimewa : setkab.go.id
Namun, citra positif tersebut mulai memudar seiring berjalannya waktu. Faktor-faktor seperti dinasti politik dan kebijakan ambisius seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), membuat persepsi publik terhadap Jokowi berubah. Banyak yang merasa bahwa Jokowi sudah tidak lagi sepopuler dahulu, dan sejumlah kebijakannya dianggap lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu daripada rakyat secara luas.
Menurut Hasrullah, perubahan persepsi ini dikenal dalam ilmu komunikasi politik sebagai efek halo. Pada awalnya, citra positif Jokowi di awal kepemimpinannya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap semua kebijakannya. Namun, dengan berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini, efek halo tersebut memudar. “Dia menyadari opini publik terhadap dirinya tidak bagus. Di akhir masa jabatannya ini, dia mengalami musibah,” tambah Hasrullah.
Tekanan Publik yang Kian Meningkat
Masa akhir kepemimpinan Jokowi juga diwarnai oleh semakin banyaknya kritik dari sejumlah tokoh nasional. Pada 14 Oktober 2024, sekelompok tokoh yang terdiri dari Said Didu, Amien Rais, Refly Harun, Faizal Assegaf, dan mantan Ketua KPK Abraham Samad, menggelar acara Silaturahmi Kebangsaan. Dalam acara tersebut, mereka menyerukan agar Jokowi diperiksa dan diadili setelah masa jabatannya berakhir.
Hasrullah menilai bahwa tuntutan tersebut tidak terlepas dari upaya mereka untuk membentuk opini publik yang lebih kritis terhadap Jokowi. “Ini adalah counter opini sebenarnya,” ujar Hasrullah. Ia juga menambahkan bahwa tekanan publik ini menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah merasa perlu untuk melakukan upaya perbaikan citra Jokowi.
Tuntutan untuk mengadili Jokowi setelah masa jabatannya berakhir memang menjadi diskusi hangat di berbagai kalangan. Isu ini semakin meluas setelah beberapa kebijakan yang diambil Jokowi dianggap kontroversial. Misalnya, pembangunan IKN yang menelan biaya besar, serta dugaan adanya dinasti politik di lingkungan pemerintahan. Publik semakin kritis, terutama terhadap proyek-proyek ambisius yang dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat luas.
Anggaran Besar untuk Perbaikan Citra
Dalam beberapa bulan terakhir, beredar kabar bahwa pemerintah menggelontorkan dana besar untuk memperbaiki citra Jokowi di mata publik. Jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah, sebuah angka yang dinilai fantastis oleh banyak pihak. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi komunikasi politik pemerintah untuk menjaga warisan kepemimpinan Jokowi tetap positif meski menghadapi berbagai kritik.
Hasrullah menilai bahwa Jokowi dan timnya tengah berupaya keras untuk memperbaiki opini publik sebelum ia resmi lengser dari kursi kepresidenan pada 20 Oktober 2024. Pemerintah tampaknya tidak ingin citra Jokowi tercoreng pada masa akhir jabatannya, mengingat segala kontribusi yang telah ia berikan selama dua periode menjabat.
Namun, di tengah upaya perbaikan citra ini, banyak pihak yang tetap mempertanyakan efektivitas langkah tersebut. Sejumlah pengamat politik berpendapat bahwa opini publik sudah terlanjur kritis, terutama dengan banyaknya isu-isu kontroversial yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir.
Apa Langkah Jokowi Selanjutnya?
Meskipun menghadapi kritik yang tajam, Presiden Jokowi masih memiliki banyak pendukung yang percaya pada visi dan kebijakan-kebijakannya. Di sisi lain, ada juga tantangan besar yang harus ia hadapi dalam menjaga warisan kepemimpinannya tetap positif di mata masyarakat. Meningkatnya tekanan publik, tuntutan untuk diadili, serta opini yang semakin kritis, menambah beban berat di akhir masa jabatan Jokowi.
Seiring waktu, masyarakat akan menilai apakah upaya perbaikan citra yang dilakukan pemerintah berhasil atau tidak. Yang jelas, warisan politik Jokowi akan terus menjadi perdebatan, baik dari sisi positif maupun negatifnya. Hanya waktu yang akan membuktikan bagaimana sejarah akan mencatat kepemimpinan Jokowi selama dua periode sebagai presiden Indonesia.
Apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memoles citra Jokowi di akhir jabatannya akan berhasil? Ini menjadi pertanyaan yang akan terus diawasi oleh publik dan pengamat politik dalam beberapa bulan ke depan.
