TransparanNews, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, dipastikan akan menghadiri panggilan kedua dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan pada Senin, 13 Januari 2025. Kepastian tersebut disampaikan oleh kuasa hukumnya, Johannes Tobing.
“Surat panggilan sudah kami terima. Nanti tanggal 13 Januari, Hasto akan hadir,” ujar Johannes kepada sejumlah wartawan pada Rabu (8/1/2025).
Ketua DPP PDIP Kritik Penggeledahan KPK
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, mempertanyakan penggeledahan yang dilakukan KPK di dua lokasi yang terkait dengan Hasto, yakni di Bekasi dan Jakarta Selatan. Ronny menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk “drama” yang tidak semestinya dilakukan.
“Memangnya penyidik mau cari apa di rumah Pak Hasto?” tanyanya dengan nada heran.
Ronny menambahkan bahwa penggeledahan semacam ini biasanya dilakukan terhadap tersangka yang terbukti melakukan korupsi atau mencuri uang negara. Ia menilai KPK telah bertindak di luar kewajaran dengan memperlakukan Hasto seolah-olah bersalah.
“Penggeledahan seperti ini lazimnya dilakukan jika ada pelaku korupsi. Kok Pak Hasto diperlakukan seperti pencuri uang negara?” imbuhnya.
PDIP Minta KPK Bertindak Profesional
Lebih jauh, Ronny menegaskan bahwa Hasto Kristiyanto tidak terlibat dalam korupsi ataupun penggelapan uang negara. Oleh karena itu, ia meminta KPK untuk tetap profesional dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak tertentu.
“Tidak ada uang negara yang ditilap di sini. Saya berharap KPK bekerja secara profesional dan tidak di-remote pihak lain, apalagi menjelang peringatan HUT partai serta persiapan kongres,” tegas Ronny.
Latar Belakang Kasus
Pemanggilan kedua ini merupakan kelanjutan dari proses hukum yang dilakukan KPK terhadap dugaan keterlibatan Hasto dalam suatu kasus yang hingga kini belum dijelaskan secara rinci. Namun, penggeledahan di rumah Hasto telah memunculkan berbagai spekulasi publik mengenai dugaan kasus yang sedang diusut.
KPK sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait alasan penggeledahan ataupun materi pemeriksaan yang akan dilakukan pada 13 Januari mendatang.
Reaksi Publik dan Langkah Selanjutnya
Polemik ini telah memicu reaksi dari berbagai kalangan. Beberapa pihak mendukung langkah KPK sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, sementara lainnya mengkritik langkah tersebut sebagai tindakan yang berlebihan dan berpotensi mencoreng nama baik pihak-pihak yang belum tentu bersalah.
Hasto Kristiyanto sendiri hingga saat ini belum memberikan pernyataan langsung terkait kasus ini. Publik menanti kehadiran Hasto pada panggilan kedua KPK untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut.
