TransparanNews, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta segera mengambil langkah strategis dengan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat tersebut berisi permohonan pelantikan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyatakan bahwa proses ini akan dimulai setelah Rapat Paripurna yang dijadwalkan untuk menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih.
“Kita akan bersurat ke Presiden untuk pelantikan melalui Menteri Dalam Negeri,” ujar Khoirudin kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Jadwal Pelantikan Direncanakan pada 7 Februari 2025
Pelantikan Pramono Anung dan Rano Karno direncanakan berlangsung pada 7 Februari 2025. Namun, Khoirudin menegaskan bahwa DPRD DKI Jakarta siap menyesuaikan jika ada perubahan jadwal berdasarkan aturan atau regulasi baru dari pemerintah pusat.
“Kalau jadwal yang sudah diumumkan sebelumnya, Insya Allah tanggal 7 Februari ya. Namun, jika ada regulasi baru dari pemerintah, tentu kita ikuti,” tambah Khoirudin.
Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, terdapat sekitar 200 Pilkada yang masih bersengketa. Namun, ia berharap daerah-daerah yang tidak terlibat sengketa dapat melaksanakan pelantikan lebih awal.
“Mudah-mudahan yang tidak bersengketa bisa dilantik duluan, yang bersengketa belakangan, agar kinerja kita lebih cepat di sini,” lanjutnya.
Rapat Paripurna untuk Penetapan Calon Terpilih
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta telah mengumumkan akan menggelar Rapat Paripurna pada Selasa, 14 Januari 2025. Agenda rapat ini mencakup penyampaian penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih serta pembukaan dan penutupan masa sidang.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, mengungkapkan bahwa paripurna akan dimulai pukul 10.00 WIB.
“Penyampaian penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih 2025 akan dilaksanakan pada paripurna besok, jam 10.00 WIB, bersamaan dengan paripurna penutupan dan pembukaan masa sidang,” kata Rany kepada wartawan, Senin (13/1/2025).
Pramono Anung dan Rano Karno Tidak Diharuskan Hadir
Rany juga menegaskan bahwa pasangan pemenang Pilgub Jakarta 2024, Pramono Anung dan Rano Karno, tidak diwajibkan untuk hadir dalam Rapat Paripurna ini.
“Karena itu hanya penyampaian (oleh Komisi Pemilihan Umum). Kasihan juga kalau dihadiri, nanti mereka pulang lagi, ngapain, seperti pajangan,” jelas Rany dengan nada bercanda.
Dengan persiapan yang matang, DPRD DKI Jakarta berharap proses pelantikan dapat berjalan lancar sesuai jadwal. Keberadaan pemimpin baru diharapkan dapat membawa Jakarta menuju arah yang lebih baik.
