TransparanNews, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan pemerintah agar rencana pengembalian Ujian Nasional (UN) tidak dijadikan sebagai satu-satunya parameter kelulusan siswa. Menurutnya, pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada hasil ujian semata, melainkan harus mencerminkan pengembangan kompetensi siswa secara menyeluruh.
Gambar Istimewa : tstatic.net
“Kami tekankan bahwa apa pun bentuknya nanti, jangan sampai ujian nasional ini menjadi satu-satunya parameter kelulusan siswa. Itu yang menjadi perhatian utama kami,” ujar Lalu dalam pernyataannya yang dikutip pada Rabu (22/1/2025).
Rencana Perubahan Ujian Nasional
Menurut Lalu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah memberikan informasi terkait rencana perubahan UN. Nantinya, ujian ini akan mengalami perombakan, termasuk pergantian nama dan konsepnya.
“Kami sudah mendapatkan kabar dari pihak Kemendikdasmen. Mereka menyebutkan bahwa UN akan kembali dengan format baru dan tidak lagi disebut sebagai ujian nasional. Akan ada nama lain yang lebih sesuai,” ungkapnya.
Namun, detail mengenai perubahan ini masih belum sepenuhnya jelas. Komisi X DPR akan segera menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membahas lebih lanjut rancangan konsep baru tersebut.
Zonasi Juga Jadi Sorotan
Selain isu Ujian Nasional, sistem zonasi dalam pendidikan juga mendapat perhatian dari DPR. Zonasi sering menjadi perdebatan karena dianggap membatasi kesempatan siswa untuk memilih sekolah yang diinginkan. Presiden bahkan disebut memberi perhatian khusus pada masalah ini.
“Pak Presiden sangat memberi perhatian pada zonasi. Kami berharap sistem ini ditinjau ulang secara mendalam. Sebelum kebijakan baru diberlakukan, sebaiknya ada pembahasan lebih lanjut melalui rapat terbatas,” tambah Lalu.
Harapan DPR untuk Pendidikan yang Lebih Adil
Komisi X menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam sistem pendidikan. Selain aspek akademis, pendidikan harus memperhatikan pengembangan karakter, kreativitas, dan kompetensi siswa.
“Harapan kami, pendidikan tidak hanya menilai dari satu sisi, seperti nilai ujian. Tetapi juga mempertimbangkan proses pembelajaran yang holistik dan berkeadilan,” tutup Lalu.
Rencana pemerintah untuk merevisi Ujian Nasional tentu menjadi topik yang akan terus dipantau oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan. Keputusan yang diambil nantinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan tanpa menambah beban siswa secara berlebihan.
