Doli mengungkapkan bahwa ada harapan besar bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk meneruskan upaya transformasi politik dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Menurutnya, upaya transformasi ini tidak boleh terhenti, terutama di bidang politik yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional yang lebih adil dan makmur.
Transformasi Politik untuk Masa Depan Indonesia
Doli menyatakan bahwa transformasi politik harus terus diupayakan oleh pemerintah, tanpa mengenal batas waktu. “Transformasi politik berbagai bidang harus terus dilakukan, tidak boleh berhenti termasuk di bidang politik,” ucapnya saat memberikan keterangan kepada media pada Jumat (18/10). Sebagai mantan Ketua Komisi II DPR, Doli melihat bahwa perbaikan sistem politik harus berjalan beriringan dengan upaya modernisasi birokrasi. Ini penting untuk memastikan pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
Lebih jauh, Doli juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap 26 tahun perjalanan reformasi di Indonesia. Ia menekankan bahwa demokrasi harus dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar, bukan sekadar tujuan itu sendiri. “Demokrasi adalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, bukan tujuan itu sendiri,” ujarnya. Hal ini, menurut Doli, juga harus diterapkan dalam pemilu, yang tidak boleh hanya dilihat sebagai ajang politik, melainkan sebagai cara untuk mempercepat pembangunan masyarakat, menegakkan hukum, dan mengurangi kemiskinan.
Fokus Pada Penyempurnaan Undang-Undang Politik
Dalam pandangannya, pemerintahan Prabowo-Gibran sebaiknya memberikan perhatian khusus pada penyempurnaan sejumlah undang-undang politik. Menurut Doli, setidaknya ada delapan paket UU politik yang perlu diperbaiki, seperti UU Pemilu, UU Partai Politik, serta aturan terkait kelembagaan negara. “Reformasi sistem UU Pemilu, penguatan partai politik, dan kelembagaan negara, seperti DPR dan DPRD, sangat penting,” kata Doli.
Gambar Istimewa : politiknesia.com
Doli menambahkan bahwa undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan desa, serta hubungan keuangan antara pusat dan daerah, juga perlu dievaluasi secara menyeluruh. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat di setiap daerah.
Amandemen Kelima UUD 1945 untuk Perbaikan Sistem Ketatanegaraan
Dalam pernyataannya, Doli juga membuka peluang untuk melakukan amandemen UUD 1945. Menurutnya, setelah amandemen keempat yang dilakukan pada tahun 2024, sudah saatnya masyarakat Indonesia mulai membahas kemungkinan amandemen kelima. Doli berpendapat bahwa diskusi mengenai amandemen kelima ini bisa menjadi momentum untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan, politik, dan pemerintahan di Indonesia.
“Amandemen kelima perlu didiskusikan kembali untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan, politik, dan pemerintahan,” tegas Doli. Ia percaya bahwa amandemen ini dapat memberikan arah baru bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan global di masa mendatang, serta memastikan sistem politik yang lebih stabil dan inklusif.
Harapan untuk Pemerintahan Baru: Keberlanjutan dan Pembaruan
Di tengah transisi kepemimpinan ini, harapan publik tertuju pada keberlanjutan program-program pembangunan yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi. Doli berharap agar Prabowo dan Gibran mampu menjaga momentum tersebut, sekaligus memberikan sentuhan baru yang lebih segar dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa.
Doli menilai bahwa transformasi politik dan penguatan demokrasi adalah dua elemen yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya menjadi kunci untuk mencapai tujuan nasional yang adil dan makmur. Dengan memperkuat sistem politik dan memperbarui regulasi yang ada, Doli optimis bahwa Indonesia dapat melangkah lebih jauh menuju masa depan yang lebih cerah.
Sebagai salah satu tokoh parlemen yang turut mengawasi jalannya pemerintahan, Doli akan terus mendorong agar pemerintahan baru ini dapat bekerja dengan baik dan fokus pada agenda-agenda penting. Ia juga mengingatkan bahwa seluruh elemen bangsa harus bersatu dalam upaya membangun negara, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun masyarakat luas.
Optimisme Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran
Kini, dengan pelantikan Prabowo-Gibran yang tinggal menghitung hari, banyak pihak yang berharap agar pemerintahan baru ini dapat memberikan gebrakan positif. Transformasi politik, penyempurnaan regulasi, dan penguatan demokrasi diharapkan menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan.
Seiring berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi Indonesia akan semakin kompleks, namun dengan fondasi yang kuat dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan rakyat, Indonesia diharapkan dapat terus maju dan mencapai cita-citanya sebagai negara yang adil dan makmur.
