TransparanNews, Pemerintah, melalui Kementerian Kehutanan, berencana membuka lahan hutan seluas 12 hingga 20 juta hektare untuk mendukung program kedaulatan pangan dan energi nasional. Rencana ini diharapkan dapat menghasilkan hingga 3,5 juta ton beras per tahun dari sekitar 1,1 juta hektare lahan produktif. Program ini juga sejalan dengan pengembangan food estate di tingkat desa guna memperkuat ketahanan pangan.
Menurut Kementerian Kehutanan, pemanfaatan lahan hutan yang kurang produktif menjadi strategi utama. Meski tugas swasembada pangan dan energi berada di bawah Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM, peran Kementerian Kehutanan sebagai penyedia lahan dianggap sangat strategis.
Gambar Istimewa : visiteliti.com
Anggota DPR Fraksi PKS, Slamet, menyatakan dukungannya terhadap rencana ini. Namun, ia mengingatkan pentingnya perencanaan matang agar tidak menimbulkan persoalan baru, seperti konflik lahan dan kerusakan lingkungan. “Saya mendukung visi pemerintah dalam kedaulatan pangan, tetapi harus berbasis kajian yang terukur,” ujar Slamet, Selasa (7/1/2025).
Ia juga menegaskan bahwa keseimbangan ekologi harus menjadi prioritas. “Jika hutan rusak, ketersediaan air untuk pertanian akan terganggu, sehingga tujuan program menjadi kontraproduktif,” jelasnya.
Slamet berharap Kementerian Kehutanan dapat menjadi bagian dari solusi berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Ia menambahkan, “Masih banyak lahan tidak produktif di luar kawasan hutan yang dapat dioptimalkan untuk mendukung swasembada pangan.”
Program ini dinilai berpotensi besar, tetapi implementasinya harus memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam agar tujuan kedaulatan pangan tercapai tanpa merusak aset penting seperti hutan.
