TransparanNews, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan adanya tren peningkatan akad Kredit Perumahan Rakyat (KPR) oleh perempuan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, fenomena ini menjadi cerminan kemajuan ekonomi di mana semakin banyak perempuan yang berani dan mampu membeli rumah dengan nama mereka sendiri, tidak lagi bergantung pada pasangan atau calon suami.
“Kita melihat bahwa satu trennya akad KPR yang dilakukan oleh perempuan makin hari makin meningkat. Ini tren baru yang sebenarnya sangat positif,” ujar Nixon dalam sebuah pernyataan kepada Antara.
BTN, yang telah melayani masyarakat selama 74 tahun, berhasil menyalurkan KPR untuk lebih dari 5,5 juta unit rumah dengan total nilai mencapai Rp 461 triliun. Penyaluran ini dilakukan melalui berbagai skema, baik KPR subsidi, nonsubsidi, konvensional, maupun syariah, yang menjangkau berbagai kalangan dan latar belakang pekerjaan di masyarakat.
Persentase Perempuan dalam Akad KPR Terus Bertumbuh
Saat ini, distribusi akad KPR berdasarkan gender menunjukkan 67,5 persen didominasi oleh laki-laki dan 32,5 persen oleh perempuan. Walaupun jumlah laki-laki masih lebih tinggi, peningkatan jumlah akad KPR oleh perempuan sejak tahun 2020 hingga 2024 telah mencapai 173.476 unit atau setara dengan nilai Rp 25 triliun. Angka ini menunjukkan tren positif dan mencerminkan perubahan pola pikir perempuan yang kini mulai berani dan mandiri secara finansial.
Gambar Istimewa : btn.co.id
“Dulu, perempuan sering kali menunggu calon suami untuk membeli rumah. Namun, sekarang banyak perempuan yang sudah mampu membeli rumah sendiri. Ini adalah satu kemajuan yang patut diapresiasi,” tambah Nixon.
Didominasi Generasi Milenial
Tren pembelian rumah tidak hanya dilihat dari segi gender, tetapi juga dari segi usia. Generasi milenial mendominasi dengan persentase 76,7 persen dari total akad KPR, sementara 23,3 persen berasal dari generasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kaum milenial semakin sadar akan pentingnya investasi properti sebagai langkah menuju masa depan yang lebih stabil.
Menurut Nixon, fenomena ini sangat menarik karena program perumahan bisa menjadi salah satu pilar pembangunan masa depan Indonesia. BTN melihat potensi besar dalam menargetkan kelompok usia muda agar memiliki akses kepemilikan rumah yang lebih mudah dan terjangkau.
Mayoritas Penerima KPR dari Sektor Formal
Data lain yang disampaikan oleh Nixon mengungkapkan bahwa 90,3 persen penerima KPR berasal dari sektor formal, sementara sisanya berasal dari sektor informal yang turut menyumbang nilai penyaluran KPR sebesar Rp 18 triliun. Menurutnya, BTN terus berupaya untuk mendorong akses KPR bagi pekerja sektor informal sehingga mereka juga dapat merasakan manfaat memiliki hunian sendiri.
“Ini tantangan yang terus kami upayakan, terutama untuk mempercepat pertumbuhan sektor informal agar akses mereka ke pembiayaan rumah semakin baik,” ungkapnya.
BTN Sasar Berbagai Kalangan
Dalam rangka memperluas akses kepemilikan rumah, BTN juga aktif menyalurkan KPR untuk berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pekerja formal hingga informal. BTN bahkan melayani akad KPR untuk profesi-profesi sederhana yang jarang mendapat perhatian, seperti tukang sablon, driver ojek online, pegawai minimarket, marbot masjid, tukang tambal ban, guru, hingga tukang cukur rambut.
Langkah ini diambil BTN untuk menjamin bahwa kepemilikan rumah dapat dirasakan oleh semua kalangan, tidak terbatas hanya pada kelompok dengan penghasilan tetap atau pekerjaan di sektor formal. Nixon menambahkan bahwa BTN selalu berkomitmen untuk mendukung impian setiap individu di Indonesia untuk memiliki hunian yang layak, terlepas dari profesi atau latar belakang ekonomi mereka.
Tren meningkatnya akad KPR oleh perempuan adalah tanda positif kemandirian finansial yang semakin tumbuh di Indonesia. Melalui BTN, berbagai kalangan masyarakat kini memiliki akses lebih luas terhadap kepemilikan rumah, baik dari sektor formal maupun informal. Dengan strategi menyeluruh yang mencakup berbagai kelompok usia, gender, dan profesi, BTN berperan sebagai katalis dalam menciptakan masa depan perumahan yang lebih inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
