TransparanNews, Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan TNI AL untuk membongkar pagar laut menuai berbagai tanggapan positif. Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI), Mulyanto, menilai kebijakan ini mencerminkan langkah cepat dan tepat dalam merespons keresahan publik terkait polemik pemagaran laut.
Gambar Istimewa : detik.net.id
Mulyanto, yang juga merupakan mantan anggota DPR periode 2019-2024, menjelaskan bahwa langkah Prabowo ini diambil karena jalur birokrasi yang ada tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keputusan tersebut menegaskan bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan.
“Melalui keputusan ini, Presiden Prabowo ingin menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi pemerintahan berada di tangannya, bukan di figur atau institusi lain,” kata Mulyanto dalam pernyataan yang dirilis pada Minggu (19/1/2025). Langkah ini juga disebut sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi nelayan yang selama ini disuarakan melalui berbagai media.
Tegas terhadap Oligarki dan Kepentingan Nelayan
Mulyanto menilai keputusan ini sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan tunduk pada kepentingan oligarki. Pemerintah menunjukkan komitmen untuk melindungi kepentingan rakyat, terutama para nelayan yang terdampak langsung oleh adanya pagar laut tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan tindakan awal dengan menyegel pagar laut tersebut selama 20 hari, menunggu pemiliknya untuk membongkar sendiri. Namun, langkah tersebut dinilai lamban dan kurang tegas, sehingga menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat nelayan. Bahkan muncul organisasi seperti JRP, yang mengaku sebagai perwakilan nelayan, mengklaim bahwa pagar tersebut dibangun secara swadaya.
“Tindakan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan mungkin dianggap kurang optimal oleh Presiden Prabowo. Oleh karena itu, presiden memandang perlu adanya instruksi tambahan kepada TNI AL untuk mengambil langkah tegas,” jelas Mulyanto.
Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Lebih jauh, Mulyanto mengungkapkan adanya kabar bahwa wilayah laut yang dipagari tersebut telah dikavling-kavling dan bahkan memiliki Hak Guna Bangunan (HGB). Hal ini tentu menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan dianggap sebagai isu yang menyangkut keamanan nasional.
“Jika benar ada kavling di wilayah laut yang seharusnya menjadi milik publik, maka hal ini tidak hanya merugikan masyarakat nelayan, tetapi juga membahayakan kedaulatan negara. Oleh karena itu, isu pemagaran laut ini harus dilihat sebagai persoalan yang lebih besar,” tegasnya.
Dukungan terhadap Langkah Cepat Presiden
Langkah cepat yang diambil Prabowo untuk membongkar pagar laut ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Mulyanto juga menekankan pentingnya tindakan hukum terhadap para pelaku yang terlibat dalam kasus ini.
“Harapan saya, aparat hukum segera mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab atas masalah ini. Berdasarkan laporan masyarakat, kepala desa terkait diduga telah menerbitkan surat kavling untuk wilayah pantai dan laut tersebut. Ini perlu segera diusut dan dibuktikan secara hukum,” ujarnya.
Keputusan Presiden Prabowo untuk memberdayakan TNI AL dalam menangani kasus ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah laut dan mendukung kepentingan rakyat. Sikap tegas ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengakhiri praktik-praktik yang merugikan masyarakat sekaligus menegakkan supremasi hukum di Indonesia.
Dengan kebijakan ini, pemerintahan Prabowo kembali menegaskan posisinya sebagai pemerintahan yang berpihak pada rakyat dan berani menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok berkepentingan.
