TransparanNews, Jakarta – Keputusan pemerintah untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada tahun 2025 disambut dengan apresiasi luas dari berbagai pihak. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan seluruh pihak yang terlibat dalam upaya ini. Penurunan biaya ini dianggap sebagai langkah konkret dalam meringankan beban calon jamaah haji.
“Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo, Menteri Agama, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), Komisi VIII DPR RI, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan semua pihak yang telah bekerja keras untuk memenuhi harapan masyarakat terkait penurunan biaya ini,” ujar Jazilul, yang akrab disapa Gus Jazil, Selasa (7/1/2025).
Penurunan BPIH dan Komitmen Peningkatan Layanan
Dalam rapat kerja (Raker) yang digelar pada Senin (6/1/2025), pemerintah dan Komisi VIII DPR RI menyepakati BPIH tahun 2025 sebesar Rp89.410.258,79. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp4.000.027,21 dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp93.410.286. Adapun biaya yang harus ditanggung oleh jamaah haji sebesar Rp55.431.750,78 atau 62% dari total biaya, sementara sisanya sebesar 38% ditutup dari nilai manfaat dana haji.
Gambar Istimewa : pluz.id
Meski demikian, Gus Jazil mengingatkan agar penurunan biaya ini tidak mengorbankan kualitas layanan. “Kualitas layanan harus ditingkatkan, bukan justru menurun. Pemerintah harus memastikan bahwa jamaah mendapatkan pelayanan terbaik, termasuk dalam hal transportasi, kesehatan, dan konsumsi selama di Tanah Suci,” tegasnya.
Fokus pada Layanan Lansia dan Disabilitas
Gus Jazil juga menyoroti pentingnya perbaikan layanan untuk jamaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Ia meminta pemerintah mengoptimalkan skema murur dan tanazul, serta menyediakan sarana transportasi yang ramah bagi kelompok ini.
“Kami berharap pemerintah memperhatikan syarat dan rukun haji untuk jamaah lansia, memastikan transportasi yang aman dan nyaman, serta menyediakan konsumsi bercita rasa Nusantara yang ramah bagi mereka,” jelasnya.
Selain itu, peningkatan layanan kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji, khususnya pada masa Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), juga menjadi perhatian utama. Pemerintah diharapkan menyediakan tenaga medis yang kompeten dan fasilitas kesehatan yang memadai.
Kuota Haji dan Upaya Mengurangi Daftar Tunggu
Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota haji tahun 2025 untuk Indonesia sebanyak 221.000 jamaah. Meski jumlah ini cukup besar, Gus Jazil menilai masih jauh dari ideal, mengingat daftar tunggu calon jamaah haji yang terus bertambah setiap tahun. Oleh karena itu, Fraksi PKB akan mendorong pemerintah untuk mengupayakan tambahan kuota hingga 20.000 jamaah, seperti yang pernah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.
“Tambahan kuota sangat penting untuk mengurangi antrean panjang jamaah haji. Kami akan terus mengawal agar ini menjadi prioritas pemerintah,” tambahnya.
Harapan untuk Indeks Kepuasan Jamaah Haji
Gus Jazil juga menginginkan agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini memberikan pengalaman yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia berharap indeks kepuasan jamaah haji terus meningkat seiring dengan upaya peningkatan kualitas layanan.
“Semua jamaah harus bisa melaksanakan ibadah sesuai syariat, termasuk memastikan kebutuhan armada safari wukuf mencukupi agar seluruh jamaah dapat menjalani wukuf di Arafah dengan baik,” tuturnya.
Dengan penurunan biaya haji ini, Gus Jazil optimis pemerintah mampu memberikan solusi atas berbagai tantangan dalam penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus memastikan kenyamanan dan kepuasan jamaah haji Indonesia. Semoga langkah ini menjadi awal dari peningkatan kualitas layanan haji di masa mendatang.
