TransparanNews, Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa anggaran bantuan sosial (bansos) tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, di hadapan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 6 Februari 2025. Gus Ipul menegaskan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh masyarakat harus tetap dipertahankan.
Gambar Istimewa: metrotvnews.com
Gus Ipul menyatakan, “Seperti arahan presiden, yang tidak dipotong adalah bansos.” Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa program-program sosial yang vital bagi kesejahteraan masyarakat tetap berjalan, meskipun ada penghematan di sektor lain.
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Manfaat Lainnya
Salah satu program yang masuk dalam kategori tidak terdampak adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan bagi keluarga miskin. Selain itu, penerima bantuan untuk iuran BPJS Kesehatan juga akan terus mendapatkan dukungan tanpa gangguan. Gus Ipul menambahkan bahwa ada kemungkinan anggaran untuk program-program tersebut bahkan akan ditambah.
“Langkah ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan kesejahteraan rakyat,” ujarnya. Ini menjadi sinyal positif bagi masyarakat yang bergantung pada program-program bantuan sosial, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini.
Pemotongan Anggaran Kementerian Sosial
Meskipun anggaran bansos tidak terpengaruh, Gus Ipul mengakui bahwa terdapat pemotongan di beberapa sektor dalam Kementerian Sosial. Beberapa area yang mengalami penghematan antara lain alat tulis kantor (ATK) dan biaya untuk penyelenggaraan seminar. “Ya tentu sudah ada di situ, mulai dari ATK itu penghematan ATK, penghematan perjalanan dinas sudah ada semua,” ujarnya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa penghematan tersebut mencakup berbagai aspek operasional yang tidak langsung berdampak pada program-program bantuan sosial. Ini termasuk pengurangan biaya untuk Focus Group Discussion (FGD), seminar, dan kegiatan lainnya yang dapat dihemat.
Rencana Pelaporan kepada DPR
Mengenai besaran efisiensi anggaran yang terjadi di Kementerian Sosial, Gus Ipul belum dapat memberikan rincian secara spesifik. Ia berencana untuk melaporkan hasil efisiensi tersebut kepada Komisi VIII DPR. “Efisiensi anggaran akan kita laporkan, kita akan sisir, kita akan berikan simulasi. Selebihnya nanti kita minta semacam masukan dari DPR,” jelasnya.
Dalam laporan tersebut, kemungkinan akan disediakan beberapa opsi yang dapat dipilih untuk memastikan bahwa anggaran tetap efektif dan efisien dalam mencapai tujuan sosialnya. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan dan kolaborasi antara Kementerian Sosial dan legislatif dalam pengelolaan anggaran.
Dengan langkah yang diambil oleh Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa anggaran bantuan sosial tetap utuh, masyarakat dapat merasa tenang bahwa program-program vital mereka tidak akan terpengaruh oleh penghematan anggaran. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program sosial seperti PKH dan dukungan BPJS Kesehatan menjadi prioritas utama. Melalui efisiensi di sektor lain, diharapkan manajemen anggaran dapat dilakukan dengan lebih baik, sambil tetap fokus pada kepentingan masyarakat.
