TransparanNews, Amerika Serikat (AS) telah resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari Perjanjian Iklim Paris, sebuah langkah yang telah menimbulkan berbagai reaksi dari komunitas internasional. Hal ini diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, yang menyatakan bahwa AS telah memberi tahu Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengenai keputusan tersebut pada 27 Januari 2021.
Keputusan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut pertama kali diambil oleh Presiden Donald Trump pada tahun 2019. Dia menganggap perjanjian itu merugikan ekonomi AS dan berargumen bahwa langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi emisi karbon akan berdampak negatif pada industri dalam negeri. Namun, setelah Trump meninggalkan kursi kepresidenan, Joe Biden segera mengambil langkah untuk mengembalikan AS ke dalam perjanjian iklim global ini pada hari pertama masa jabatannya.
Meskipun begitu, Trump tidak lama setelah dilantik kembali menandatangani perintah eksekutif yang mengubah keputusan tersebut, menegaskan kembali komitmennya untuk keluar dari perjanjian iklim. Dujarric juga menjelaskan bahwa AS awalnya menandatangani Perjanjian Paris pada 22 April 2016, namun secara resmi menarik diri pada 4 November 2020 sebelum kembali bergabung pada 19 Februari 2021.
Dengan mengacu pada Pasal 28 ayat 2 Perjanjian Paris, Dujarric menegaskan bahwa pengunduran diri AS akan resmi berlaku pada 27 Januari 2026. Ini menandakan masa transisi yang panjang bagi negara tersebut dalam hal kebijakan lingkungan dan iklim.
Keputusan ini mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk aktivis lingkungan dan pemimpin dunia lainnya, yang menekankan pentingnya kerjasama global untuk mengatasi isu perubahan iklim. Banyak yang berpendapat bahwa pengunduran diri AS dari perjanjian ini berpotensi mengurangi efektivitas upaya internasional dalam mengurangi emisi karbon dan mengendalikan suhu global.
Sebaliknya, para pendukung keputusan Trump berpendapat bahwa negara harus mengutamakan kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional. Mereka percaya bahwa perjanjian tersebut lebih menguntungkan negara-negara lain daripada AS, dan berpotensi merugikan lapangan kerja domestik.
Dalam konteks ini, komitmen global terhadap aksi iklim menjadi semakin penting. Dujarric menegaskan bahwa PBB tetap berkomitmen untuk mendukung semua upaya yang efektif dalam membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun AS memutuskan untuk mundur, banyak negara lain di seluruh dunia tetap berkomitmen untuk mengejar tujuan-tujuan iklim yang ambisius.
Kesimpulannya, pengunduran diri AS dari Perjanjian Iklim Paris di bawah pemerintahan Trump menandai sebuah babak baru dalam kebijakan iklim global. Dengan berbagai pandangan yang ada, penting untuk terus memantau dampak dari keputusan ini terhadap upaya internasional dalam menangani perubahan iklim dan bagaimana negara-negara lain beradaptasi dengan dinamika kebijakan yang berubah ini.
