TransparanNews, Pemerintah Prabowo Subianto tengah mempersiapkan langkah besar untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia dengan rencana ambisius membangun 3 juta rumah rakyat. Melalui kolaborasi dengan Badan Bank Tanah, lahan khusus disiapkan untuk mendukung pembangunan perumahan rakyat ini, terutama di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Salah satu lokasi yang disoroti adalah Penajam Paser Utara (PPU) yang dianggap strategis karena berdekatan dengan area IKN.
Lahan 4.161,9 Hektare di PPU untuk Program Perumahan
Pemilihan Penajam Paser Utara sebagai lokasi utama program ini berlandaskan ketersediaan lahan yang luas dan strategis. Badan Bank Tanah mengungkapkan bahwa mereka memiliki Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di wilayah PPU seluas 4.161,9 hektare. Lahan ini tersebar di empat desa, yaitu Pantai Lango, Maridan, Riko, dan Gersik. Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, menyebutkan bahwa wilayah ini memiliki sisa lahan yang cukup luas untuk mendukung rencana besar pemerintah ini.
Gambar Istimewa : asset.kompas.com
“Karena itu dekat dengan IKN, masih ada sisa tanah cukup besar di PPU,” ujar Parman kepada awak media, Kamis 24 Oktober 2024. Namun, Parman menambahkan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman belum secara resmi meminta lahan ini untuk program 3 juta rumah rakyat tersebut. Selain itu, proses inventarisasi detail untuk penggunaan lahan ini juga belum dilakukan karena belum ada permintaan formal dari pihak terkait.
Tantangan Penyediaan Lahan dan Pilihan Skema Perumahan
Kendati telah menyiapkan lahan yang luas, Parman menjelaskan beberapa tantangan dalam pelaksanaan program ini. Salah satu kendala adalah letak geografis lahan Badan Bank Tanah yang tersebar di berbagai wilayah, bahkan beberapa berada di daerah pelosok yang mungkin sulit dijangkau dan menarik minat masyarakat untuk pindah. Sebagai contoh, Badan Bank Tanah memiliki lahan di Lembah Napu, Poso yang dianggap cukup terpencil.
“Jadi tantangannya terutamanya yang di luar Jawa, orang mau pindah enggak ke sana,” jelas Parman. Tantangan ini menyoroti pentingnya strategi untuk memastikan pemanfaatan lahan yang sudah disediakan bisa benar-benar efektif.
Selain itu, skema pemanfaatan dari 3 juta rumah rakyat ini masih belum jelas. Parman menyatakan belum ada kepastian apakah rumah-rumah tersebut akan disewakan atau disediakan secara gratis bagi masyarakat tidak mampu. Namun, ia menegaskan bahwa Badan Bank Tanah siap menyediakan lahan sepanjang tujuan, pengembang, dan target pemukim sudah jelas dan pasti.
Peran Badan Bank Tanah dalam Mendukung Infrastruktur Perumahan
Sebagai lembaga yang memiliki wewenang pengelolaan tanah di Indonesia, Badan Bank Tanah memiliki peran vital dalam menyediakan lahan untuk proyek infrastruktur pemerintah, termasuk proyek perumahan rakyat ini. Lahan yang telah mereka siapkan mencakup beragam area di seluruh Indonesia, baik di pusat perkotaan maupun wilayah terpencil. Namun, untuk mendukung proyek ini, sinergi dengan berbagai pihak seperti kementerian, pengembang properti, dan masyarakat adalah hal yang mutlak diperlukan.
Badan Bank Tanah juga membuka peluang kerja sama dengan pengembang untuk memastikan lahan yang tersedia dapat dioptimalkan. Selain itu, pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih perlu dipertimbangkan agar kawasan perumahan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan menempati rumah tersebut.
Kesiapan Badan Bank Tanah Menuju Realisasi 3 Juta Rumah Rakyat
Meski beberapa tantangan teridentifikasi, langkah awal pemerintah untuk membangun 3 juta rumah rakyat merupakan langkah positif dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keberadaan lahan luas yang telah disiapkan di wilayah Penajam Paser Utara menunjukkan kesiapan pemerintah dalam mendukung program pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan.
Namun, kelancaran proyek ini tentu membutuhkan dukungan dari berbagai elemen, termasuk pemerintah daerah, kementerian, dan pengembang. Badan Bank Tanah sendiri mengungkapkan komitmen mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan program ini, yang sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan hunian terjangkau di dekat IKN.
Jika rencana ini berhasil, 3 juta rumah rakyat yang dibangun di area dekat IKN diharapkan dapat menjadi solusi konkret bagi masalah perumahan dan memperkuat posisi Ibu Kota Nusantara sebagai kawasan dengan fasilitas lengkap dan infrastruktur memadai bagi masyarakat luas.
