Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Lalu Muhammad Iwan Mahardan, memastikan bahwa seluruh lokasi SPPG tersebut sudah siap melayani masyarakat. “Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025,” ujarnya saat berbicara kepada media pada Minggu (5/1/2025).
Wilayah Cakupan SPPG
Dalam data yang dirilis oleh BGN, lokasi SPPG tersebar di sejumlah provinsi seperti:
- Aceh, Bali, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan DKI Jakarta.
- Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.
- Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, dan Maluku Utara.
- Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Riau, serta Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
- Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.
Peran Penting Kooperasi dan BUMDes
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, turut menjelaskan bahwa program ini melibatkan peran aktif dari desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Setidaknya ada 1.923 koperasi yang siap mendukung pelaksanaan program ini.
“Koperasi memiliki peran penting, misalnya koperasi peternak telur membantu menyediakan telur, koperasi sayur menyediakan sayuran, dan koperasi lainnya memastikan ketersediaan bahan pangan utama,” jelas Budi dalam keterangannya pada Sabtu (4/1/2025).
Dukungan Penuh dari Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas agar semua bahan pangan yang digunakan dalam program ini berasal dari dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor.
“Presiden menginstruksikan bahwa bahan baku harus berasal dari desa-desa di Indonesia. Ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat setempat dan memastikan tidak ada impor bahan baku,” tegas Budi.
Komitmen Pemerintah untuk Gizi dan Kesejahteraan Rakyat
Peluncuran program Makan Bergizi Gratis ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di wilayah yang membutuhkan. Dengan melibatkan koperasi dan BUMDes, program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan tetapi juga memacu pemberdayaan ekonomi lokal.
Dengan dimulainya program ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga level desa, menunjukkan komitmen bersama dalam membangun Indonesia yang lebih sehat dan mandiri.
