TransparanNews, Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, menyatakan bahwa peluang tokoh eksternal untuk memimpin PPP sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk aturan internal partai yang ketat. Mardiono menegaskan bahwa kepemimpinan PPP memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika, tradisi politik, dan karakteristik partai.
Gambar Istimewa : tstatic.net
“Tidak rasional jika seseorang yang belum memahami PPP tiba-tiba menjadi pemimpin tertinggi partai. Bagaimana mungkin orang yang tidak tahu dinamika partai, tradisi politik, dan karakteristiknya bisa memimpin?” ujar Mardiono saat memberikan pernyataan kepada media. Menurutnya, tokoh eksternal tidak memiliki wawasan yang cukup untuk memahami partai secara menyeluruh.
Tokoh Internal Lebih Diutamakan
Mardiono mengaku belum pernah melihat partai politik besar di Indonesia dipimpin oleh tokoh dari luar organisasi. Menurutnya, pengalaman kader yang telah bertahun-tahun mengabdi kepada partai pun belum tentu cukup untuk memahami keseluruhan struktur dan dinamika internal.
“Saya belum pernah melihat partai politik yang eksis saat ini dipimpin oleh orang luar. Bahkan kader yang telah berpuluh-puluh tahun berjuang pun belum tentu bisa memahami totalitas partai. Apalagi jika itu orang baru yang tiba-tiba datang,” tegasnya.
Pernyataan ini menegaskan pentingnya pengalaman dan dedikasi dalam mengisi posisi kepemimpinan partai. PPP, seperti halnya partai politik lainnya, memiliki tradisi yang membutuhkan pemahaman mendalam dan keakraban dengan karakteristik organisasi.
Aturan Internal yang Ketat
Secara aturan internal, calon ketua umum PPP harus memenuhi syarat pengalaman tertentu. Salah satu syarat utamanya adalah pernah menjabat di struktur pengurus partai, baik di tingkat pusat maupun wilayah, minimal selama satu periode.
“Seorang calon ketua umum harus minimal pernah menjabat satu periode di tingkat yang lebih rendah, seperti wakil ketua umum atau ketua wilayah. Bahkan pengurus harian DPP pun memiliki peluang, selama memenuhi syarat tersebut,” jelas Mardiono.
Kriteria ini dirancang untuk memastikan bahwa pemimpin partai memiliki pemahaman mendalam tentang seluk-beluk organisasi. Namun, Mardiono tidak menutup kemungkinan adanya perubahan aturan jika disepakati dalam forum muktamar.
Peluang Perubahan Melalui Muktamar
Meskipun peluang tokoh eksternal dianggap kecil, Mardiono menyebut bahwa mekanisme perubahan aturan tetap terbuka melalui kesepakatan di forum muktamar. Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan konstitusi partai.
“Dalam muktamar, segala sesuatu bisa dibahas dan disepakati. Namun, keputusan itu tetap harus sesuai dengan haluan konstitusi partai. Mekanisme perubahan harus berjalan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Mardiono memberikan analogi bahwa perubahan aturan dalam partai mirip dengan proses amandemen undang-undang dasar negara, yang memerlukan mekanisme dan prosedur tertentu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya proses formal dalam setiap perubahan besar di tubuh partai.
Penegasan untuk Kader Internal
Pernyataan Mardiono ini sekaligus menjadi penegasan bahwa PPP lebih mengutamakan kader internal untuk menduduki posisi strategis. Partai yang sudah berdiri lama ini memiliki tradisi yang harus dijaga dan dipahami secara mendalam oleh setiap pemimpinnya.
Dengan aturan yang ada, PPP tampaknya berkomitmen untuk terus mengutamakan kader yang telah berpengalaman dan mengabdi untuk memimpin partai ke depan. Peluang tokoh eksternal, meskipun tidak sepenuhnya tertutup, dinilai sangat kecil kecuali ada konsensus besar dalam forum tertinggi partai.
