Rencana ini diumumkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam rapat tingkat menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Rabu (20/11/2024), di Jakarta.
Proses Pembangunan Hunian Tetap
Menurut Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, pembangunan rumah akan dilakukan setelah berbagai aspek teknis selesai dibahas. Beberapa di antaranya meliputi izin kehutanan, infrastruktur dasar, keamanan lokasi, dan kajian geologi.
Gambar Istimewa : klimg.com
“Kami siapkan sampai 2.700 rumah. Saat ini, pemerintah sedang memetakan lokasi yang cocok untuk pembangunan hunian tersebut,” ujar Ara.
Pembangunan rumah ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 5,5 bulan. Ara menekankan pentingnya perencanaan yang terorganisir, termasuk kolaborasi lintas kementerian yang dipimpin oleh Menko PMK Pratikno.
“Manajemen waktu menjadi kunci. Proyek ini akan diorkestrasi dengan sangat baik oleh Pak Menko,” tambahnya.
Pemanfaatan Sumber Daya Lokal
Dalam upaya mempercepat pembangunan, pemerintah juga berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya lokal di Flores Timur. Hal ini mencakup penyediaan bahan baku yang akan diproduksi langsung di sekitar wilayah terdampak.
“Kami akan memproduksi bahan baku di lokasi setempat. Dengan begitu, selain mempercepat pembangunan, masyarakat sekitar juga bisa mendapatkan lapangan pekerjaan,” jelas Ara.
Pendekatan ini tidak hanya memastikan pembangunan berjalan efisien tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal di tengah situasi sulit pascaerupsi.
Pendekatan Dialog dengan Masyarakat
Ara menegaskan, proses relokasi masyarakat ke hunian baru akan dilakukan dengan pendekatan dialog. Pemerintah ingin memastikan keputusan relokasi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat.
“Kami memindahkan bukan hanya rumah, tetapi kehidupan mereka. Ada yang sudah tinggal di sana puluhan bahkan ratusan tahun. Rumah mereka dekat gereja, pasar, dan sekolah. Maka, pendekatan yang kami lakukan adalah dialog, bukan top-down,” tegas Ara.
Melalui diskusi bersama, masyarakat akan diberikan kebebasan untuk memilih apakah mereka setuju direlokasi atau memiliki opsi lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.
Upaya Berkelanjutan Pemerintah
Rencana pembangunan hunian tetap ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat terdampak bencana. Selain menyediakan tempat tinggal yang layak, pemerintah juga memperhatikan aspek keberlanjutan dengan memberdayakan masyarakat lokal dalam proses pembangunan.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memulihkan kehidupan warga, tetapi juga menciptakan ekosistem yang lebih tangguh dalam menghadapi potensi bencana di masa depan.
Rencana pembangunan 2.700 rumah bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak bencana secara komprehensif. Dengan pendekatan berbasis dialog, pemanfaatan sumber daya lokal, dan perencanaan yang matang, program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memberdayakan mereka untuk bangkit dari keterpurukan.
