TransparanNews, Jakarta – Dalam kunjungan langsungnya ke Kampung Bayam, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Suswono, menyempatkan diri mendengarkan aspirasi warga yang terdampak relokasi pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Warga Kampung Bayam hingga kini masih menunggu kepastian atas hak hunian mereka di Kampung Susun Bayam, yang dijanjikan sebagai pengganti permukiman lama.
Pada pertemuan tersebut, Suswono menegaskan bahwa hak warga untuk tinggal di Kampung Susun Bayam sesuai perjanjian awal yang dibuat dengan Gubernur Anies Baswedan harus segera dipenuhi. Menurutnya, persoalan seperti perizinan, tarif hunian, serta pengelolaan harus diselesaikan dengan mengutamakan keadilan bagi warga terdampak.
“Hak warga Kampung Bayam harus segera dipenuhi sesuai perjanjian awal. Permasalahan perizinan, tarif, serta pengelolaan perlu diselesaikan dengan adil dan berpihak pada masyarakat. Kami akan memastikan bahwa hak mereka tidak diabaikan,” ungkap Suswono dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).
Ia menekankan pentingnya prioritas hunian bagi warga asli Kampung Bayam yang terdampak langsung. Suswono juga mengingatkan perlunya transparansi dalam proses verifikasi penerima hunian, agar hunian tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak.
Dukungan Hunian Dekat dengan Pekerjaan
Isu ini bukan sekadar tentang memiliki tempat tinggal, melainkan akses terhadap kehidupan sehari-hari. Bagi warga yang mencari nafkah di sekitar Kampung Bayam, lokasi hunian menjadi hal yang penting agar mereka tidak terputus dari mata pencaharian. Suswono meminta agar pemerintah memberikan solusi adil, termasuk alternatif hunian yang memadai bagi warga yang membutuhkan.
Gambar Istimewa : kompas.com
“Kami mendorong agar pemerintah tetap memberikan solusi yang adil bagi warga Kampung Bayam, termasuk mempertimbangkan lokasi alternatif bagi mereka yang membutuhkan,” ujar Suswono.
Komitmen Pembangunan Jakarta yang Berkeadilan
Sebagai wujud dari komitmennya terhadap pembangunan Jakarta yang berkeadilan, Suswono menyatakan akan melibatkan fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta untuk segera mengkaji kebijakan terkait Kampung Bayam. Langkah ini diambil untuk memperjuangkan hak warga tanpa harus menunggu hingga dirinya dan Ridwan Kamil resmi menjabat.
“Prinsip yang saya pegang adalah keadilan, keberpihakan pada masyarakat, objektivitas, dan sesuai aturan. Pemerintah wajib menyelesaikan masalah ini segera,” tambahnya.
Mengatasi Hambatan Administratif dan Perizinan
Sebagai upaya lanjutan, Suswono menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan peninjauan lebih dalam terkait hambatan yang dialami oleh Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pengelola JIS dan Kampung Susun Bayam. Menurutnya, kolaborasi antara pihak terkait sangat penting untuk memastikan warga menerima haknya dengan cara yang adil.
“Kami akan mendengar langsung kendala dari sisi administrasi, perizinan, dan pengelolaan yang menyebabkan proses relokasi belum selesai. Kami harap semua pihak dapat berkolaborasi untuk mewujudkan hak-hak warga,” ujar Suswono.
Mendorong Ketahanan Pangan di Kampung Bayam
Selain persoalan hunian, Suswono juga mengangkat inisiatif ketahanan pangan dengan mendorong warga bercocok tanam di sekitar tempat tinggal mereka. Program ini diharapkan dapat mendukung kemandirian pangan warga, sehingga mereka memiliki akses langsung ke bahan makanan pokok tanpa harus membeli.
“Kami ingin mendukung ketahanan pangan di Kampung Bayam dengan mendorong warga untuk bercocok tanam di sekitar hunian. Dengan cara ini, warga dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri dan menciptakan kehidupan yang lebih baik,” jelasnya.
Kampung Bayam, yang terletak di wilayah Tanjung Priok, sebelumnya menjadi salah satu kawasan yang harus direlokasi demi pembangunan Jakarta International Stadium. Pada masa kepemimpinan Anies Baswedan, Kampung Susun Bayam direncanakan sebagai bentuk kompensasi bagi warga yang terdampak, dan diresmikan pada Oktober 2022. Namun, hingga saat ini, warga belum bisa menghuni area tersebut karena terkendala masalah perizinan, tarif, dan perubahan dalam rencana pengelolaan.
Warga yang telah menantikan kepastian ini kini berharap bahwa pemerintahan mendatang mampu menyelesaikan permasalahan dengan bijak dan adil, serta menjamin hak mereka untuk mendapatkan hunian yang layak di Kampung Susun Bayam.
